Harga Standar, Gubernur: Jangan Ada lagi Tawar Menawar di Pasar Seni Sukawati

    


Gubernur Koster Sukses Wujudkan Pembangunan Pasar Seni Sukawati Gianyar Blok A dan Blok B Melalui Dana APBN Kementrian PUPR - foto: Istimewa

KORANJURI.COM – Gubernur Bali Wayan Koster juga meminta tradisi tawar menawar harga ditiadakan di Pasar Seni Sukawati. Gubernur berharap ada standarisasi harga.

“Harganya harus ditentukan, diberi label harga disetiap produk. Jangan lagi ada tawar menawar, sehingga orang yang datang dan masuk sudah bisa melihat harga produk yang dijual,” kata Koster.

Produk yang dijual Pasar Seni Sukawati, juga memprioritaskan produk lokal yang berasal dari Industri Kecil Menengah (IKM) asli Gianyar.

Harapan itu disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster saat meresmikan Pasar Seni Sukawati Blok A dan Blok B yang telah rampung dibangun, Rabu (10/2/2021).

“Hal ini saya sampaikan agar adanya keselarasan antara pedagang, produk yang dijual dengan konsep nama Pasar Seni Sukawati Gianyar,” jelasnya.,

Menurutnya, melalui produk lokal maka para pengrajin, pedagang asli Gianyar betul-betul mendapatkan tempat berjualan di pasar ini, sehingga mampu meningkatkan perekonomian masyarakat Gianyar pada khususnya

“Produk itu sejalan dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan dan Industri Lokal Bali,” tandasnya.

Wayan Koster menambahkan, pembangunan pasar ini merupakan bantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bali untuk Pemerintah Kabupaten Gianyar.

Perjuangan untuk mewujudkan Pasar Seni Sukawati di masa pandemi Covid-19, kata Koster tidaklah mudah.

Namun karena pasar ini merupakan penunjang perekonomian masyarakat, maka secara khusus dirinya melapor ke Presiden RI, Joko Widodo pada tanggal 22 April 2019 (setelah penghitungan suara cepat Pilpres 2019 lalu).

“Dan di hadapan Presiden RI, saya menyampaikan permohonan program infrastruktur salah satunya Pasar Seni Sukawati di Gianyar agar direvitalisasi menggunakan dana APBN dari Kementerian PUPR,” ujarnya. (Way)