KORANJURI.COM – Pengembangan Pelabuhan Benoa dan Pemanfaatan Dumping I dan II, sudah final. Perubahan desain dilakukan oleh Pelindo III secara menyeluruh yang mencakup luasan dumping.
Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan, pembangunan di Pelabuhan Benoa harus ramah lingkungan, termasuk dalam penataan areal reklamasi di Dumping I dan II. Perubahan yang ada dan yang sudah final ini, dikatakan Koster, harus tetap dikawal.
Baca Juga : Perijinan Habis, Kadis Kehutanan Bali: Helipad di Hutan Mangrove Bukan Kriteria Strategis
“Hari ini rapatnya sudah final dan sudah menampilkan desain pemanfaatan areal dumping I dan dumping II, serta areal bekas Akame, itu sudah didesain menjadi pemanfaatan yang ramah lingkungan,” jelas Koster saat menggelar keterangan pers di Jaya Sabha, Sabtu, 2 November 2019.
Perubahan desain di areal Dumping I seluas 25 hektar akan dijadikan hutan kota seluas 13 hektar dan zona perikanan seluas 12 hektar. Pembangunan zona perikanan meliputi, pembangunan dermaga perikanan, pembangunan cold storage dan pembangunan fasilitas IPAL.
[embeddoc url=”http://koranjuri.com/ads/pengembangan-pelabuhan-benoa-3.pdf” height=”50%” download=”all”]
Zona dumping II seluas 45 hektar, dalam desain yang ada, tetap dimanfaatkan sebagai hutan Kota seluas 23 hektar dan zona terminal energi seluas 22 hektar.
“Terminal BBM ini perlu dibuat karena selama ini kapal cruise yang sandar tidak mengisi BBM di Pelabuhan Benoa, tapi di Singapura. Jadi yang jualan minyak itu Singapura. Nanti setelah ini yang jualan minyak kita, bukan Singapura lagi,” jelas Gubernur asal Desa Sembiran, Kabupaten Buleleng ini.
Selain itu, Pelindo III menargetkan areal Melasti seluas 1 hektar, pembangunannya selesai akhir Februari 2020. Menurut Gubernur, areal Melasti ini perlu dikebut mengingat, di bulan Maret 2020 sudah hari Raya Nyepi.
Gubernur juga menyatakan, dalam desain baru di areal Pelabuhan Benoa nanti, tidak ada aktifitas bisnis. Seperti Restoran Akame dan Helipad milik PT Sayap Garuda Indah (SGI) diberikan tenggat waktu hingga akhir 2020 untuk pindah.
“Sekarang sudah final, Pelabuhan Benoa jadi kawasan Marine Tourism Hub dan diharapkan areal tersebut tertata dengan baik dan hanya boleh digunakan sebagai ruang terbuka hijau,” jelas Gubernur Koster yang juga Ketua DPD PDIP Bali ini.
Terkait penghentian kerjasama dengan Restoran Akame, Dirut Pelindo III Doso Agung menegaskan, pihaknya masih memberikan kesempatan hingga akhir tahun 2020. Meski diakui, kontrak kerjasama itu masih berlangsung sampai tahun 2023.
“Sudah ada komunikasi dengan Akame, saat ini kami menunggu jawabannya, karena masih ada pembahasan di tingkat internal mereka, jadi masih ada 13 bulan sebelum berakhir di Desember 2020,” kata Doso Agung.
Selain itu, kata Doso Agung, pengembangan Dermaga pelabuhan Benoa juga disiapkan lebih baik. Panjang dermaga akan menjadi 500 meter dari yang ada saat ini sepanjang 340 meter. Perluasan Dermaga itu sebagai antisipasi lonjakan cruise line yang dijadwalkan akan bersandar di pelabuhan Benoa di tahun 2020.
Doso mengatakan, di tahun 2020, sudah ada permintaan 78 kapal pesiar yang akan bersandar di Pelabuhan terbesar di Bali itu. Kapasitas cruise tersebut rata-rata berkapasitas 2.000 penumpang.
“2023 sudah selesai semua, termasuk penataan di Dumping II. Pak Gubernur tadi minta kita kebut sehingga 2023 sudah mulai beroperasi,” jelasnya. (Way)