Gubernur Koster Ikuti Rakor KPK, Bahas Penanganan Covid-19

    


Gubernur Bali Wayan Koster mengikuti rapat koordinasi (Rakor) dan diskusi dengan Ketua KPK RI, Komjen Pol. Firli Bahuri melalui video conference (vicon), Rabu, 24 Juni 2020 - foto: Istimewa

KORANJURI.COM – Gubernur Bali Wayan Koster mengikuti rapat koordinasi (Rakor) dan diskusi dengan Ketua KPK RI, Komjen Pol. Firli Bahuri melalui video conference (vicon) terkait pelaksanaan penanganan dan pencegahan Covid-19. Khususnya, soal penyaluran dana bantuan sosial.

Gubernur mengikuti rapat tersebut dari
Ruang Rapat Gedung Gajah, Jayasabha, Denpasar, Rabu (24/6/2020).

Rakor diikuti oleh 33 Gubernur dan 9 Koordinator Wilayah (Korwil) KPK di seluruh Indonesia.

Ketua KPK RI, Komjen Pol. Firli Bahuri menyampaikan upaya pemberantasan korupsi oleh KPK dilakukan dengan tiga pendekatan yakni, pendidikan masyarakat, pencegahan dan penindakan.

Fokus area KPK dalam mendukung sasaran strategis diantaranya, korupsi dalam bisnis, politik, korupsi penegakan hukum, dan korupsi layanan publik. Fokus area ini untuk mendukung lima kebijakan Presiden yakni, pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi.

“KPK akan bertindak sangat keras apabila ditemukan pelanggaran dan unsur koruptif dalam situasi bencana ini,” kata Firli.

Kepala BPKP RI Muhammad Yusuf Ateh menyampaikan soal arahan Presiden terkait pengawasan internal dan eksternal dalam mengawal jalannya pemerintahan. Terutama, terkait percepatan penanganan covid-19 di Indonesia yang menelan anggaran sangat besar.

Pemerintah Pusat menyiapkan anggaran mencapai Rp 700 triliun, ditambah dana desa dan anggaran dari pemerintah daerah dalam upaya pengendalian pandemi Corona. Untuk itu, alokasi diharapkan tepat sasaran sehingga tidak menimbulkan implikasi hukum.

“Anggaran untuk daerah dalam penanganan covid sangat besar. Untuk itu, harus kita pastikan sampai ke masyarakat. Kami menginisiasi dari awal agar program ini tidak menimbulkan masalah baru seandainya ada kebocoran,” kata Muhammad Yusuf Ateh.

Ia berharap, BPKP Perwakilan bersama APIP di daerah melaksanakan pengawasan dan pemantauan secara simultan. Terutama, terkait barang dan jasa sesuai kebutuhan penanganan pandemi.

Sementara, Irjen Kemendagri Tumpak H. Simanjuntak memaparkan Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Poin terpenting yang tertuang dalam instruksi tersebut adalah, pelaksanaan percepatan penggunaan alokasi anggaran tertentu (refocusing).

Rakor dipandu oleh moderator Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan. (Way/*)