KORANJURI.COM – Organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) menjadi gerakan dari bawah dalam membentuk karakter individu.
Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan, PKK merupakan organisasi yang punya peran penting dalam menciptakan SDM berkualitas. Keberadaannya dibentuk oleh Permendagri Nomor 1 Tahun 2013 dan Perpres 99 tahun 2017 tentang Gerakan PKK.
“PKK ini kuat sekali karena yang membentuk negara. Dibentuk secara bertingkat di pusat, provinsi, kabupaten/kota sampai desa, bahkan ada yang sampai tingkat rumah tangga yang disebut dengan Dasa Wisma,” jelas Wayan Koster, Minggu, 2 Desember 2020.
Dari dua beleid yang memayungi PKK, Koster menjelaskan, program yang dibangun PKK merupakan tugas yang dimandatkan. Karena itu kegiatannya harus digerakkan dalam satu sistem yang terorganisir.
Gubernur Bali membuka sosialisasi Bantuan Keuangan Khusus BKK Gerakan PKK di Rumah Dinas Gubernur Bali, Jaya Sabha, Denpasar, Minggu (2/2/2020).
Koster menyatakan, Pemprov Bali akan menaikkan anggaran kegiatan PKK. Tahun ini, anggaran yang telah disiapkan untuk PKK sebesar Rp 10 milyar.
“Tahun depan akan naik lagi, dengan catatan, tahun ini betul-betul saya minta agar program yang ada dijalankan dengan baik sampai ke tingkat desa,” kata Koster.
Sementara, Ketua TP PKK Provinsi Bali Putri Suastini Koster menyoroti pengelolaan sampah dari sumber yang dicanangkan oleh Pemprov Bali melalui Pergub.
Menurutnya, Bali harus mampu menjadi contoh untuk daerah lain di Indonesia dalam hal pengelolaan sampah. Putri Koster juga menegaskan, di era sekarang tidak ada urgensi studi banding sampai luar negeri, kalau persoalan yang ada bisa diselesaikan di tingkat rumah tangga.
“Bali harus menjadi contoh. Kita sudah capek studi banding ke luar, tapi tidak pernah ada hasilnya,” kata Putri Koster.
“Kita harus menjadi contoh, biarkan orang yang studi banding ke sini. Kalau kita studi banding ke luar artinya kita kalah dengan mereka,” tambahnya.
Gerakan PKK merupakan gerakan yang harus didukung oleh setiap jenjang pemerintahan baik dari segi penganggaran, pelaksanaan, monitoring serta evaluasi pelaksanaan program.
Ketua Panitia Ni Made Suwastini yang juga Sekretaris TP-PKK Provinsi Bali mengatakan, dukungan dari pemerintah daerah dimaksudkan agar sejalan dengan program kerja Pemda.
“Khususnya di Bali, agar gerakan ini sejalan dan mendukung terwujudnya visi misi Gubernur Bali ‘Nangun Sat Kerthi Loka Bali’, melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali Era Baru,” kata Made Suwastini. (Way)
