KORANJURI.COM – Indonesia tengah menyongsong peralihan konsepsi dan praktik ekonomi dari tradisional ke konsep pemanfaatan sumber daya laut. Hal itu bertujuan untuk pertumbuhan sosial ekonomi serta berfokus pada keberlanjutan ekosistem laut.
Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional (Bappenas) Himawan Hariyoga mengatakan, penentuan kebijakan pengelolaan perikanan berdasarkan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP).
Pengelolaan sumber daya kelautan dan Perikanan itu termuat dalam Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Khususnya, pada Agenda Pembangunan Ketahanan Ekonomi, dimana terdapat Program Prioritas Nasional mengenai Pengelolaan Kelautan dan Kemaritiman.
“Dengan luas laut mencapai 70% dari total luas wilayah, pengelolaan laut tidak dapat dikendalikan secara sentralistik saja,” jelas Himawan membuka Workshop Perikanan Berkelanjutan dalam Mendukung Percepatan Pembangunan Ekonomi Nasional di Kuta, Bali, Rabu, 11 Desember 2019.
Salah satu pengelolaan non sentralistik itu, melalui peningkatan pengelolaan perikanan berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dengan data stok perikanan.
Menurutnya, hal ini dilandasi sektor
perikanan yang memberikan kontribusi PDB bagi pembangunan nasional. Termasuk, penciptaan lapangan pekerjaan serta peningkatan kesejahteraan, maupun ketahanan pangan.
Karenanya, menurut Himawan, pengelolaan sumber daya perikanan juga memerlukan keterlibatan multi-sektoral dan multi-pemangku kepentingan untuk dapat diimplementasikan secara optimal.
Pengelolaan WPP, ditambahkan Himawan, menjadi upaya strategis dalam menjaga kelestarian sumber daya perikanan demi optimalisasi ekonomi.
“Untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di bidang perikanan, Bappenas menerapkan kebijakan pengintegrasian riset ke dalam implementasi pembangunan berkelanjutan yang merupakan salah
satu model inovasi pembangunan,” ujarnya. (*/Way)
