KORANJURI.COM – Para Aparatur Sipil Negara (ASN), atau pegawai negeri, dan pegawai BUMD yang ada di lingkup Pemerintah Kabupaten Purworejo, mendeklarasikan diri untuk tidak menggunakan LPG (Liquefied Petroleum Gas) bersubsidi 3 kg. Mereka berkomitmen untuk menggunakan elpiji non subsidi
Deklarasi dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Yuli Hastuti, didampingi Sekda Said Romadhon, para asisten, serta Marketing Brand Manager Pertamina DIY Surakarta, Dodi Prasetyo. Deklarasi berlangsung di taman Romansa Kuliner, Jum’at (9/3) pagi, di hadapan para peserta.
“Menyadari, bahwa elpiji 3 kg diperuntukkan untuk golongan tertentu (rakyat miskin), dan merupakan barang subsidi yang merupakan bantuan negara, guna mewujudkan kesejahteraan bangsa Indonesia,” kata Yuli Hastuti mengawali deklarasi.
Ada 3 hal yang disampaikan dalam deklarasi. Pertama, memahami bahwa elpiji 3 kg merupakan barang terbatas, berkuota, serta diperuntukkan bagi rumah tangga miskin dan usaha mikro.
Kedua, ASN akan turut serta mengawasi penggunaan elpiji 3 kg, agar sesuai peruntukkannya. Dan ketiga, berkomitmen untuk tidak menggunakan elpiji 3 kg demi kesejahteraan Kabupaten Purworejo, dan akan menggunakan elpiji non subsidi yang didistribusikan Pertamina
Usai pendeklarasian, dilanjutkan dengan penandatanganan kesepakatan, serta ajakan untuk meninggalkan gas elpiji 3 kg, dan beralih ke elpiji non subsidi.
Dalam kesempatan tersebut, Yuli Hastuti menyampaikan, bahwa terjadinya kelangkaan elpiji 3 kilogram atau gas melon, karena harganya yang memang lebih murah karena mendapatkan subsidi.
Hal itu, kata Yuli Hastuti, menyebabkan penggunaan yang tidak tepat sasaran. Dimana masih banyak kalangan yang tergolong mampu dan sebenarnya tidak berhak untuk menikmati subsidi, namun ternyata tetap menggunakan LPG subsidi.
“Dengan ini, Pemkab Purworejo menginstruksikan kepada jajaran aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai BUMD untuk menggunakan LPG non subsidi,” tandas Yuli Hastuti.
Oleh karena, Yuli Hastuti berharap, agar ASN dan pegawai BUMD benar-benar melaksanakan komitmen ini secara sungguh-sungguh, dan bukan sekedar seremonial belaka.
Sementara itu, Dody Prasetyo, selaku Marketing Brand Manager Pertamina DIY Surakarta, menyampaikan, dengan deklarasi ini, bisa menjadi contoh bagi masyarakat mampu, untuk beralih dari elpiji 3 kg (bersubsidi), ke elpiji 5,5 kg (non subsidi).
“Diharapkan, setelah deklarasi ini, ada pergerakan penggunaan elpiji non subsidi, dari angka 7% ke 15%,” terang Dodi.
Dalam kegiatan tersebut, diramaikan dengan lomba memasak, yang diikuti oleh perwakilan 16 kecamatan dan 5 OPD yang ada di Kabupaten Purworejo.
“Khusus hari ini, ada program penukaran 2 tabung kosong elpiji 3 kg, yang ditukar dengan tabung isi elpiji 5,5 kg, hanya dengan menambah uang Rp 60 ribu. Untuk hari biasa, penukaran ini dengan menambah uang Rp 110 ribu,” pungkas Dodi. (Jon)
