37 Napi di Bali Terima Remisi Bebas, Gubernur: Mereka Punya Hak Melanjutkan Kehidupan

    


Gubernur Bali Wayan Koster didampingi Kakanwil Kemenkumham RI Jamaruli Manihuruk dan Kadiv Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Provinsi Bali Suprapto secara simbolis menyerahkan remisi kepada dua orang perwakilan WBP Anak yang ada di Provinsi Bali - foto: Istimewa

KORANJURI.COM – Gubernur Bali Wayan Koster berharap narapidana yang memperoleh remisi bebas dapat memanfaatkan kesempatan untuk belajar dari pengalaman dan menjalani kehidupan normal.

Ia juga berharap, warga binaan menjadi lebih baik saat kembali ke tengah masyarakat.

Hal ini disampaikan Gubernur Koster saat menghadiri Penyerahan Remisi Umum bagi Narapidana dan Anak dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kerobokan, Badung, Senin (17/8).

1.671 warga binaan di lembaga permasyarakatan (Lapas) yang ada di seluruh Bali mendapat remisi bertepatan dengan HUT Ke-75 RI.

“Saya kira ini sesuatu yang sangat berharga bagi para narapidana. Dengan adanya remisi ini ada yang bebas langsung sebanyak 37 orang,” kata Gubernur di Lapas Kerobokan, Senin, 17 Agustus 2020.

Orang nomor satu di Bali ini juga berharap, agar setelah bebas dan menjadi warga biasa, masyarakat bisa menerima kembali kehadiran mereka sebagai warga yang juga memiliki hak untuk menjalankan kehidupannya.

Dalam proses pemberian remisi itu Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna Laoly memimpin acara dari Lapas Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB). Menurutnya, Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) jadi bagian dari warga negara yang memiliki hak dan kewajiban yang harus dihormati.

“Salah satunya adalah hak mendapat pengurangan menjalani narapidana atau yang kita kenal dengan remisi,” kata Yasonna.

Menurutnya pemberian remisi merupakan bentuk apresiasi kepada WBP selama menjalani pembinaan di Lapas, Rutan dan Lembaga Pembinaan Anak.

Dari 3.048 narapidana yang ada di Bali,
sebanyak 1.671 orang mendapat remisi. 1634 orang mendapatkan Remisi Umum I dan 37 orang mendapat Remisi Umum II (langsung dibebaskan).

Pemberian remisi ini sesuai UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, PP Nomor 99 Tahun 2012, Keputusan Presiden Nomor 174/1999, serta Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2018. Pemberian remisi bervariasi antara 1-6 bulan. (Way/*)