Wakil Komisi I DPRD Gianyar Khawatirkan Upaya Pembenturan Desa Adat dan Pemkab

    


Wakil Ketua Komisi I DPRD Gianyar, I Wayan Alit Sutarya - foto: Catur/Koranjuri.com

KORANJURI.COM – Wakil Ketua Komisi I DPRD Gianyar, I Wayan Alit Sutarya menengarai ada pihak ketiga yang sengaja membenturkan Desa Adat Gianyar dengan Pemkab Gianyar.

Konflik itu diduga itu terkait proyek revitalisasi Pasar Umum Gianyar. Alit Sutarya mengatakan, di setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemkab Gianyar selalu dijadikan polemik.

“Revitalisasi itu tidak ada kaitannya dengan alas hak tanah, karena proses pembangunan telah final sejak pasar dibangun,” ujar Alit Sutarya, Jumat (22/5/2020).

Sedangkan membangun, lanjut Alit, ada sejumlah proses yang dilalui seperti, pembebasan lahan, tukar guling lahan, atau kompensasi pengganti lainnya.

Pasar Umum Gianyar dibangun pada tahun 1947, kemudian direnovasi dengan perluasan tahun 1977. Dalam proses tersebut menurutnya, ada dasar pernyataan warga berupa surat pernyataan terkait proses ganti rugi atau tukar guling.

“Tidak ada permasalahan soal itu,” kata Alit Sutarya.

Ditambahkan, dalam kurun waktu tersebut, tidak ada persoalan kasus tanah yang mencuat. Bahkan, tanah Pemkab yang dijadikan sebagai penukar sudah masuk menjadi tanah PKD atau tanah ayahan Desa.

“Dana sebesar Rp 250 miliar, tidak mungkin terealisasi tanpa ada kejelasan tanahnya. Kenapa ketika adanya revitalisasi baru dipermasalahkan,” ujarnya.

Wacana revitalisasi pasar itu sudah berjalan sejak dua tahun lalu, melalui kesepakatan bupati dengan desa adat.

Dalam kesepakatan itu, diberikan 7 unit ruko untuk desa adat Gianyar, 3 unit ruko puri, 2 unit ruko untuk desa Adat Beng.

“Kesepakatan itu telah diiyakan oleh bendesa dan prajuru adat sekitar 5 bulan lalu,” ungkapnya.

Alit merujuk UUD 45 pasal 33 ayat 3 tentang Bumi, air, udara, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

“Pemkab menguasai bukan memliki, terkait pasar umum Gianyar pemkab menguasai tanah kan untuk kepentingan masyarakat. Desa adat pun telah diajak bekerjasama untuk mengelola parkir dan pasarsenggol,” ujarnya.

Alit mengajak stakeholder di desa adat menyikapi dan mencermati. Agar Jangan sampai desa adat ini dibenturkan dengan Pemkab.

“Saya khawatir masyarakat yang tidak paham terprovokasi lantaran tidak paham dengan situasi,” ungkapnya. (ning)