Wagub Cok Ace Hadiri Pencanangan Reformasi Birokrasi Tematik di Istana Wapres

    


Wakil Gubernur Bali Prof. Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati menghadiri Pencanangan Reformasi Birokrasi Tematik di Istana Wakil Presiden RI Jakarta Pusat, Senin (5/12/2022) - foto: Istimewa

KORANJURI.COM – Wakil Gubernur Bali Prof. Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati menghadiri Pencanangan Reformasi Birokrasi Tematik di Istana Wakil Presiden RI Jakarta Pusat, Senin (5/12/2022).

Wapres Ma’ruf Amin menekankan pentingnya keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP). Saat ini MPP berjumlah 103 dan tersebar di kabupaten/kota.

Menurutnya, keberadaan MPP menggambarkan komitmen semua pihak dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Keberadaan 103 MPP ini bentuk konkret kolaborasi antar sektor menuju integrasi penyelenggaraan pelayanan publik berkualitas bagi masyarakat,” kata Wapres.

Secara khusus, Wapres Ma’ruf Amin menyampaikan lima point arahan kepada lembaga terkait untuk mengembangkan MPP. Sehingga, kualitas layanan publik semakin meningkat.

Pertama, Kementerian PANRB diminta segera merumuskan dan melaksanakan terobosan MPP yang lebih dinamis melalui platform digital. Kedua, Wapres mendorong Kementerian Investasi menyempurnakan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS).

Berikutnya, Wapres menekankan pentingnya pemberian tambahan anggaran bagi daerah yang kapasitas fiskalnya rendah.

“Bappenas dan Kementerian Keuangan perlu memberikan dukungan anggaran untuk peningkatan kualitas pelayanan publik. Khususnya, bagi daerah yang kapasitas fiskalnya rendah,” kata Wapres.

Selain itu, Ma’ruf Amin mengatakan, para pemimpin daerah diharapkan dapat mengintegrasikan berbagai layanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi satu kesatuan dalam MPP yang telah dibangun.

“Para Gubernur, Bupati dan Sekda berkomitmen kuat dan bersama-sama mengintegrasikan berbagai jenis layanan OPD dalam satu penyelenggaraan MPP,” ungkap Wapres.

Berkenaan dengan Program RB Tematik, Wapres menyampaikan bahwa program tersebut perlu didorong untuk memperkuat peran birokrasi dalam mendukung agenda prioritas nasional.

“Kementerian PANRB bersama dengan Kementerian dan lembaga lain, serta seluruh Pemerintah Daerah, mutlak mendukung pelaksanaan komitmen RB Tematik,” ungkapnya.

Sebelumnya, Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas menjelaskan, pencanangan Program RB Tematik merupakan upaya birokrasi dalam menjawab dan menyelesaikan isu strategis di tengah masyarakat.

Isu tersebut yakni, kemiskinan, kemudahan investasi, digitalisasi pemerintahan, dan prioritas aktual Presiden.

“RB saat ini berfokus pada perbaikan sistem dan manajemen internal untuk menyelesaikan permasalahan birokrasi. Ke depan akan ditambah dengan fokus isu-isu program pemerintah atau problem hilir,” kata Abdullah Azwar Anas. (Way)

Baca Artikel Lain KORANJURI di GOOGLE NEWS