TP4D Monitor Rendahnya Serapan Anggaran Proyek Nasional

    


Ilustrasi/Koranjuri.com

KORANJURI.COM – Tahun mata anggaran 2017 Tim Pengawalan dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Tinggi Bali, bergerak melakukan sosialiasi. Tim bentukan Kejaksaan Agung ini, untuk mengawal proyek-proyek strategis di tingkat pusat dan daerah.

Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, Jaya Kesuma mengatakan, dengan pengawalan pihaknya bisa melihat dengan teliti pelaksanaan proyek nasional di daerah.

“Apakah sudah dikerjakaan dengan benar sesuai mekanisme atau tidak,” jelas Jaya Kesuma.

Pihaknya juga akan melihat dari awal perencanaan hingga batas akhir penyerahan pekerjaan.

“Kalau dari awal diduga ada indikasi yang tidak pas, kita luruskan. Namun jika terjadi dan itu tidak bisa ditolerir serta ada indikasi kerugian negara, maka akan kita tindaklanjuti sesaui aturan yang berlaku,” lanjutnya.

Di tingkat pelaksanaan, Kepala Satker Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Pemukiman (PSPLP) Provinsi Bali, Ida Bagus Lanang Suardana menyatakan, satuan kerja diharapkan tidak ada keraguan dalam mengelola anggaran sesuai dengan DIPA yang ada.

“Jadi ada kesamaan pandangan sehingga situasi yang ada bisa dipahami bersama dan punya jawaban yang sama,” jelas Lanang Suardana.

TP4D dibentuk untuk mengatasi rendahnya penyerapan anggaran di sejumlah proyek nasional yang ada di pusat maupun daerah. Sekaligus, pemerintah pusat melalui Kejaksaan Agung merespons kekhawatiran pejabat dalam merealisasikan anggaran sehingga tidak berujung pada tersendatnya pembangunan.

“Jadi selama ini yang dirasakan ada kendala teknis, kita bisa kaji kendalanya. Dalam sosialisasi ini sekaligus memberikan masukan-masukan kepada Pemerintah Daerah,” jelas Jaya Kesuma di Sanur.
 
 
Way