Tim Polda Metro Jaya dan Kementerian ATR/BPN Komitmen Berantas Mafia Tanah

    


Polda Metro Jaya menggelar rapat koordinasi (Rakor) dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik Tanah Raden Bagus Agus Widjayanto - foto: Istimewa

KORANJURI.COM – Polda Metro Jaya menggelar rapat koordinasi (Rakor) dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik Tanah Raden Bagus Agus Widjayanto.

Kasus mafia tanah di Indonesia ini
untuk menghadapi kasus-kasus besar terkait dengan mafia tanah. Tujuannya, untuk membangun koordinasi, memperkuat kolaborasi, dalam rangka memberantas mafia tanah.

“Kami ingin membela pemilik tanah yang sah,” kata Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran, Rabu, 3 Maret 2021.

Sementara menurut Raden Agus, rakor tersebut bertujuan memperkuat dan meningkatkan efektifitas penanganan kasus-kasus mafia tanah. Sehingga, ada efek jera bagi seluruh pihak yang sengaja melakukan tindakan-tindakan melanggar undang-undang untuk kepentingan diri sendiri.

Agus menambahkan, pihaknya telah bekerja sama dengan polisi dalam pemberantasan mafia tanah sejak 2018. Ada 180 kasus mafia tanah yang telah ditangani bersama polisi.

“Dari ratusan kasus itu, ada yang telah menjalani persidangan, berkas lengkap atau P21, serta penetapan tersangka. Satgas mafia tanah bersama Kementerian ATR/BPN berkomitmen akan terus memberantas sindikat mafia tanah,” kata Raden Agus.

Polisi dan pemerintah, tambahnya, akan membela pemilik tanah yang sah. Satuan Tugas (Satgas) Mafia Tanah yang telah dibentuk akan bekerja berdasarkan target-target yang ditentukan.

Agus menjelaskan kasus mafia tanah yakni pemalsuan data tanah dan pemalsuan hak milik. Tindakan itu diduga mengandung tindak pidana dan harus diselesaikan kepolisian.

“Maka kita bekerja sama dengan Polri, Polda, dan hasilnya menjadi dasar bagi kita untuk melakukan koreksi terhadap sertifikat yang sudah diterbitkan,” ujarnya. (Bob)