Tarik Ulur Buka Pariwisata Bali, Pelaku Pariwisata Desak Sesuai Rencana di Bulan Juli

oleh
Terminal kedatangan internasional Bandara Ngurah Rai, Bali - foto: Koranjuri.com

KORANJURI.COM – Kepala Dinas Pariwisata Bali I Putu Astawa mengatakan, kebijakan membuka border lintas negara melalui Bali menjadi kebijakan pemerintah pusat. Hal itu terkait dengan travel bubble rencana dibukanya kembali pariwisata Bali di akhir Juli 2021.

Astawa mengatakan, dalam hal reopening Bali, Pemprov hanya sebatas pada penyiapan protokol kesehatan seperti penerapan CHSE untuk akomodasi pariwisata hingga kesiapan herd immunity dan zona hijau.

“Yang menentukan jadi atau tidaknya dibuka itu kan bukan Pemprov tapi pemerintah pusat,” kata Astawa, Senin, 28 Juni 2021.

Sampai saat ini, lonjakan angka covid-19 kembali terjadi. Indonesia menjadi salah satu negara yang mengalami kenaikan jumlah pasien corona, selain India, Singapura maupun Malaysia.

Melihat kecenderungan tren covid-19 yang belum juga landai, Astawa mengatakan, dirinya mengaku tidak terkait secara langsung dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat akibat lonjakan angka covid-19 secara nasional.

“Mungkin kalau ditunda terkait dengan perkembangan Covid-19 selama ini. Tapi kembali lagi, saya tidak bisa memberikan tanggapan masalah kesehatan,” ujarnya.

Sampai akhir Juni, belum ada pernyataan dari otoritas terkait tentang kepastian pembukaan kembali pariwisata Bali. Astawa mengatakan, kalaupun pariwisata Bali jadi dibuka, seharusnya telah disampaikan minimal 30 hari sebelumnya untuk melakukan berbagai persiapan.

“Kan tidak mungkin besok dibuka, hari ini baru diumumkan. Minimal 30 hari sebelumnya diumumkan agar kita di Bali bisa mempersiapkan segala sesuatunya,” kata Astawa.

Sementara, Wakil Ketua Umum Kadin Bali Bidang Akomodasi dan Pengembangan Pariwisata Dr. (C) I Made Ramia Adnyana, SE., MM., CHA., memberikan penegasan, bahwa pihaknya tetap berharap pariwisata Bali dibuka sesuai rencana sebelumnya yakni, di bulan Juli.

“Kita berharap Juli tetap dibuka. Tidak ada alasan Bali tidak dibuka di bulan Juli,” jelas Ramia.

Ia memberikan alasan pertama, pencapaian angka vaksinasi di Bali telah mencapai hampir 70%. Kedua, akomodasi pariwisata Bali sebagian besar telah mengantongi sertifikat CHSE. Ketiga, kepatuhan masyarakat Bali menjadi tertinggi di Indonesia, 92%.

Selain itu, dengan dibukanya kembali pariwisata Bali, Ramia juga menyatakan, penerapan protokol kesehatan kepada wisatawan juga harus diperketat. Ia mencontohkan, Singapura mengambil kebijakan extra ordinary yang ketat untuk orang asing.

“Phuket juga sudah dibuka. Singapura juga membuat kebijakan di negara mereka. Bali juga sangat bisa melakukan hal yang sama dengan kesiapan yang sudah dilakukan disini,” ujarnya. (Way)

KORANJURI.com di Google News