Tanggapi Pernyataan Pengurus Baru Yayasan Akper Pemkab Purworejo, Ini Kata Akhmad Fauzi

oleh
Akhmad Fauzi, salah satu pembina pada Yayasan Manggala Praja Adi Purwa - Foto: Sujono/Koranjuri.com

KORANJURI.COM – Gugatan pengurus lama yayasan Akper Pemkab Purworejo (Yayasan Manggala Praja Adi Purwa/YMPAP) kepada pengurus baru (Yayasan Manggala Praja Adi Purwa Purworejo/YMPAPP), terus bergulir, dan hingga kini masih dalam tahap pemeriksaan saksi penggugat.

Terkait gugatan tersebut, Pram Prasetya Achmad, sebagai salah satu pembina pada YMPAPP mengatakan, bahwa pihaknya akan mengikuti proses hukum yang sedang berjalan, (Koranjuri, 19/01/2021).

Pernyataan Pram Prasetya ini, mendapat tanggapan dari Akhmad Fauzi, salah satu pembina pada yayasan lama Akper Pemkab Purworejo (YMPAP). Menurutnya, dirinya juga mempunyai perasaan yang sama, untuk menghormati proses hukum dengan mengikuti alur gugatan, bukan mencari perkara di luar materi gugatan.

“Ada satu pernyataan Pram yang agak mengganggu opini masyarakat,
yakni, ‘Artinya, kita ikuti keseluruhan proses hukum ini. Dari mediasi yang difasilitasi pihak pengadilan tidak mengarah kepada proses penyelesaian jalur hukum, dan tak ada titik temu’,” kata Fauzi, Rabu (20/01/2021).

Menurut Fauzi, dirinya tidak ikut menggugat karena dia merasa sudah terlalu banyak berupaya menempuh musyawarah diluar jalur pengadilan, bahkan sejak tahun 2015, yaitu sebelum akte pendirian Yayasan Manggala Praja Adi Purwa Purworejo dibuat di Demak.

Tetapi permintaannya untuk berunding dengan pihak yayasan tersebut selalu ditolak, bahkan hingga bulan Maret 2020 pun tetap ditolak. Itulah alasannya, kenapa teman-temannya mengajukan gugatan melalui PN Purworejo, karena musyawarah dari hati-ke hati tidak pernah ditanggapi.

Fauzi juga mengutip pernyataan Pram lainnya, ‘Hanya memang, menurutnya, ada yang namanya mekanisme rutin di dalam satu yayasan. Artinya, setiap periode ada yang namanya reorganisasi.
Tahapan itulah, kata Pram, sebenarnya yang bisa dimanfaatkan untuk penyelesaian secara kekeluargaan atau musyawarah’.

“Ada kesalahan konsep yang beliau (Pram Prasetya) sampaikan, ada hal-hal yang terjadi di dalam Yayasan Manggala Praja Adi Purwa (tanpa Purworejo) yang didirikan dengan Akte Notaris Imam Supingi No 35 Tahun 2002 yang tidak diketahui oleh pembina dan pengurus Yayasan Manggala Praja Adi Purwa Purworejo yang didirikan dengan Akte Notaris Sri Rahayu Kasriani No 1 Tahun 2016 di Demak,” kata Fauzi.

Hal ini, menurut Fauzi, mungkin karena semua pembina dan pengurus pada yayasan ini (YMPAPP) belum pernah ikut mengurusi Yayasan Manggala Praja Adi Purwa (YMPAP).

Sementara empat Pembina yang melakukan rapat pada 9 Mei 2016 yang kemudian dikatakan sebagai dasar pendirian Yayasan Manggala Praja Adi Purwa Purworejo, sebagian merupakan pembina Yayasan Manggala Praja Adi Purwa (tanpa Purworejo) yang sudah mundur sejak tahun 2008, sebagian lagi lama tidak mengikuti kegiatan yayasan.

“Artinya mereka dapat dikatakan tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, baik di yayasan Yayasan Manggala Praja Adi Purwa (tanpa Purworejo) maupun di Akademi Keperawatan yang merupakan unit usaha Yayasan Manggala Praja Adi Purwa (tanpa Purworejo) sehingga diduga terjadi beberapa kesalahan yang substansial,” ujar Fauzi.

Juga, apa yang dikatakan sebagai “… mekanisme rutin di dalam satu yayasan. Artinya, setiap periode ada yang namanya reorganisasi….” , itu tidak pas. Karena sebagai yayasan pendirian baru maka Yayasan Manggala Praja Adi Purwa Purworejo tersebut tak ada kaitannya dengan Yayasan Manggala Praja Adi Purwa (tanpa Purworejo), sebagai dapat dilihat dan dibaca pada Akte Notaris Sri Rahayu Kasriani No 1 Tahun 2016.

Juga pada bunyi Keputusan Menteri Hukum dan HAM yang mengesahkan pendirian Yayasan Manggala Praja Adi Purwa Purworejo, juga pada data Profil Yayasan Manggala Praja Adi Purwa Purworejo yang dipublikasikan secara online oleh Kemenkumham.

“Semua dokumen menunjukkan bahwa status Yayasan Manggala Praja Adi Purwa Purworejo adalah yayasan pendirian baru. Itulah yang ingin diluruskan teman-teman penggugat,” terang Fauzi.

Diterangkan pula, ada satu pertanyaan yang menggelitik di benak Akhmad Fauzi, kenapa Akte Pendirian Yayasan Manggala Praja Adi Purwa Purworejo tersebut dimohonkan kepada Notaris di Demak, sedangkan di Purworejo terdapat lebih dari 20 Kantor Notaris.

Padahal Undang-undang no 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 66 (e.) mengatakan bahwa Notaris wajib ‘memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya’.

“Artinya, kalau tidak ada alasan menolak mestinya Notaris di Purworejo bisa memberikan pelayanan,” pungkas Fauzi. (Jon)

KORANJURI.com di Google News