Tangani Tunggakan Pajak, Samsat Purworejo Libatkan Pramuka

    


Penandatanganan perjanjian kerja sama, antara Kepala UPPD (Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah) Kabupaten Purworejo, Roedito Eka Suwarno, dengan Ketua Gerakan Pramuka Kwarcab Purworejo, Pram Prasetyo Ahmad, Kamis (24/09/2020) - foto: Sujono/Koranjuri.com

KORANJURI.COM – Untuk menangani ketaatan wajib pajak, khususnya dalam penanganan tunggakan piutang, Samsat Purworejo melibatkan Pramuka.

Hal itu, ditandai dengan adanya penandatanganan PKS (Perjanjian Kerja Sama), antara UPPD (Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah) Kabupaten Purworejo, yang diwakili
Roedito Eka Suwarno, selaku Kepala UPPD Purworejo, dengan Gerakan Pramuka Kwarcab Purworejo, yang diwakili Pram Prasetyo Ahmad selaku ketua.

Kerjasama tersebut, menurut Roedito, merupakan tindak lanjut dari kerjasama antara Kepala Bapenda Jateng, Taviv Supriyanto, dengan Ketua Kwarda Jateng, Siti Atikoh, yang ditandatangani 26 Februari 2020.

“Diharapkan nanti ada peran aktif Kwarda, yang diterjemahkan sampai ke Kwarcab untuk ikut mensosialisasikan dan ikut melakukan penagihan langsung kepada wajib pajak yang menunggak,” ujar Roedito, Jum’at (25/09/2020).

Di Jawa Tengah, ungkap Roedito, baru ada sepuluh kabupaten/kota yang melakukan kerjasama dengan Kwarcab masing-masing, yakni, Purworejo, Cilacap, Karanganyar, Grobogan, Banjarnegara, Sragen, Kabupaten Tegal, Purbalingga, Banyumas dan Semarang.

Dari kerjasama ini, kata Roedito, diharapkan nanti peran aktif masyarakat di dalam pembangunan akan lebih terasa. meskipun kemarin sempat tertunda karena adanya Pandemi di bulan Maret.

“Setelah penandatanganan kerjasama, kami harapkan Kwarcab juga akan memilih dan merencanakan anggota, yang terlibat di dalam penanganan piutang ini,” kata Roedito.

Untuk perencanaan teknisnya, menurut Roedito, saat ini baru disusun. Diharapkan di tahun 2020 ini, minimal sudah sosialisasi pada masyarakat melalui anggota Pramuka sampai Kwaran, hingga Gugus Depan, dengan ikut memviralkan tentang pentingnya pembayaran pajak kendaraan untuk pembangunan.

Jelas Roedito, untuk mengoptimalkan pendapatan di propinsi Jateng ini, dari Bapenda Jateng telah menjalin kerjasama, baik dengan LSM maupun dengan organisasi kemasyarakatan, khususnya organisasi sosial seperti Pramuka, supaya bisa ikut juga terlibat di dalam melaksanakan peningkatan pendapatan di propinsi Jateng.

“Kwarcab Purworejo merespon dengan positif kerjasama ini. Di Purworejo sendiri, kita baru kerjasama dengan FKPPI,” terang Roedito.

Lebih jauh Roedito menjelaskan, hingga kini, tunggakan pajak kendaraan bermotor di Purworejo, mencapai Rp 6,2 milyar, dengan jumlah obyek pajak mencapai 25 ribu. Tingkat kepatuhan wajib pajak juga mengalami penurunan hingga 8 persen karena Pandemi. (Jon)