Tahun 2020 Seluruh Koperasi di Bali Ditargetkan Jadi Peserta JKN-KIS

    


Deputi Direksi Wilayah Bali NTT, NTB BPJS Kesehatan dr. I Made Puja Yasa menyerahkan cenderamata kepada Sekdis Koperasi Provinsi Bali Dra. Ni Nyoman Widarti, M.Si - foto: Koranjuri.com

KORANJURI.COM – Sekretaris Dinas Koperasi Bali Ni Nyoman Widarti mengatakan, pihaknya selalu mendorong pengurus koperasi agar mendaftarkan pekerjanya ke program JKN-KIS. Pihaknya mentargetkan tahun 2020 seluruh koperasi di Bali sudah menjadi peserta jaminan kesehatan nasional itu.

“Jadi semata-mata mereka belum masuk program JKN-KIS ini karena ketidaktahuannya bagaimana pentingnya program BPJS,” jelas Nyoman Widarti dalam sosialisasi program JKN-KIS bersama Koperasi se-Bali di gedung PLUT-KUMKM Bali, Selasa, 19 November 2019.

Diakui, selama ini sosialisasi terkait JKN-KIS masih kurang. Sehingga baru ratusan koperasi yang tercatat dalam kepesertaan JKN-KIS. Maka dari itu, Dinas Koperasi akan melakukan evaluasi terkait sosialisasi JKN-KIS di tingkat Kabupaten/Kota.

“Penandatangan kerjasama pengurus Koperasi se-Bali dengan BPJS dilakukan pada 12 April 2019 lalu,” kata Widarti.

Total jumlah koperasi di Bali sebanyak 4.143 Koperasi dan baru 634 yang terdaftar di program JKN-KIS. Di Kota Denpasar baru ada 11 persen yang menjalin kerjasama dengan JKN-KIS. Kabupaten Badung 12 persen, Tabanan 26 persen, Klungkung 20 persen, Gianyar 100 persen, Karangasem 33 persen, Bangli 44 persen, Buleleng 20 persen dan Kabupaten Jembrana 9 persen.

Deputi Direksi Wilayah Bali NTT, NTB BPJS Kesehatan dr. I Made Puja Yasa mengatakan, keiukutsertaan di JKN-KIS bagi peserta, menurut Puja Yasa, memiliki kepastian dalam proteksi, sharing dan complience atau kepatuhan terhadap regulasi pemerintah.

“Sebagai pengurus koperasi, harus menjamin pekerjanya terdaftar, karena sesuai regulasi ada sanksi bila tidak didaftarkan,” jelas Puja Yasa.

Saat ini, 95,95 persen penduduk Bali telah tercover program JKN-KIS, atau setara 4 juta orang. Dari jumlah itu, 56 persen masuk ke dalam masyarakat miskin dan 32 persen dibiayai oleh Pemerintah Daerah.

“UU sudah mensyaratkan dan mewajibkan pemberi kerjadan pekerjanya mendaftarkan diri di JKN-KIS. Harus dipastikan semua segmen yang ada, terdaftar dalam JKN-KIS,” jelasnya.

Ditambahkan lagi, salah satu penyebab BPJS mengalami defisit karena iuran yang masih di bawah standar. Dalam kondisi kenaikan iuran ini, pemerintah masih punya andil besar dalam menutup beban penyesuaian sebesar 73 persen.

“Peserta Mandiri di Bali hanya 13 persen tapi klaim rasionya mencapai 400 persen. Itu salah satu penyebab defisit,” kata Puja Yasa. (Way)