Soal Pelolosan CPNS, BKN: Itu Penipuan

    


Foto: Ilustrasi

KORANJURI.COM – Badan Kepegawaian Negara (BKN) membantah pihaknya mengeluarkan regulasi terkait seleksi pengangkatan honorer K2 menjadi CPNS.

Kepala Biro Hubungan Kemasyarakatan (Kabiro Humas) Badan Kepegawaian Negara (BKN), M. Ridwan menyatakan, pelaksanaan seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) dari honorer K2 dan formasi umum yang terjadi di beberapa daerah merupakan penipuan.

“BKN perlu mengklarifikasi, pelaksanaan seleksi tersebut merupakan aksi penipuan. Masyarakat diminta untuk waspada dengan oknum yang mengadakan pelaksanaan seleksi secara ilegal,” kata Ridwan.

Pihaknya menghimbau, jika menemukan aksi serupa, ia meminta masyarakat agar mengkonfirmasi langsung ke BKN untuk menindaklanjutinya.

Selain bentuk pengaduan, lanjut Ridwan, BKN juga menemukan bahwa aksi penipuan serupa diumumkan via website link yang mengatasnamakan pemerintah daerah tertentu.

“BKN menegaskan, tidak ada pihak manapun yang bisa meloloskan seseorang menjadi CPNS, baik formasi umum maupun honorer K2, tanpa seleksi resmi yang dilakukan pemerintah,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menginformasikan, regulasi yang mengatur pengangkatan honorer telah berakhir melalui PP No. 56 Tahun 2012 dan Surat Kepala BKN No. D 26-30/V 224-1/99 tentang Batas Waktu Pengusulan Berkas Penetapan NIP CPNS dari Tenaga Honorer Kategori II Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014.

Ia kembali menegaskan, hingga Selasa (27/2), pemerintah tidak mengeluarkan kebijakan apapun untuk pengangkatan honorer K2 menjadi CPNS.

“Perihal isu penerimaan CPNS 2018, BKN melalui siaran pers 10 Januari 2018 telah menyampaikan ke publik bahwa pemerintah belum mengeluarkan pengumuman penerimaan CPNS tahun anggaran 2018 secara resmi,” sambung Ridwan.

Sebagai informasi tambahan, rencana kebijakan pengadaan CPNS 2018 masih dalam tahap penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS sesuai prioritas kebutuhan instansi masing-masing, yang disesuaikan dengan PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS ayat (1) dan (2).

“Selanjutnya kalkulasi kebutuhan tersebut diserahkan ke BKN dan KemenPANRB,” pungkas Ridwan di akhir siaran pers yang diterima redaksi PelitaSatu. (*)