Soal Dana Desa, Ketua BPK: Program Desa Jangan Dibuat Sama

    


Ketua BPK RI, Moermahadi Soerja Djanegara - foto: Koranjuri.com

KORANJURI.COM – Ketua BPK RI, Moermahadi Soerja Djanegara menegaskan kepala desa sebaiknya membuat program yang berbeda untuk pembangunan di desanya. Menurut Moermahadi, selama ini ada kesan program pembangunan desa yang diusulkan sama.

“Tiap desa mesti buat program, jangan sama. Ini kan kelihatannya sama nih programnya, enggak bisa,” jelas Moerhamadi usai membuka pertemuan Organisasi Pemeriksa Sedunia di Kuta, Rabu, 23 Agustus 2017.

BPK sendiri akan melakukan audit penggunaan dana desa. Namun pihaknya, menurut Moerhamadi, tidak bisa melakukannya sendiri mengingat keterbatasan tenaga SDM.

“Dana desa kan, BPK sendiri yang audit kan enggak mungkin, orangnya berapa?” ujar Moerhamadi.

Mekanisme penyaluran dana desa sendiri sampai saat ini masih dalam pemetaan oleh beberapa kementerian termasuk BPK. Menurut Moerhamadi, tidak semua desa punya persoalan yang sama.

Dengan demikian, pemetaan perlu dilakukan untuk mencapai mekanisme yang tepat. Namun sampai saat ini, penyaluran dana desa tetap melalui kabupaten baru diserahkan ke masing-masing desa.

“Bahkan dana desa ini akan ditingkatkan jadi Rp 2 milyar. Sekarang kan baru Rp 800 juta,” ujar Moerhamadi. (Way)