Soal Dana Bansos KPM, Ini Penjelasan Lengkap Kadinsos Bali

    


Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Provinsi Bali Dewa Gede Mahendra Putra, menyerahkan bantuan kepada 250 anak kurang mampu di Desa Peninjoan, Tembuku, Bangli, Minggu, 5 Januari 2020 - foto: Istimewa

KORANJURI.COM – Kadinsos P3A Bali Dewa Mahendra menepis tudingan jika dana bansos Kemensos untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM), masuk ke rekening daerah dan Kabupaten/Kota.

Dalam keterangannya, Dewa Mahendra mengatakan, dana tersebut langsung ditransfer ke rekening KPM.

“Sesungguhnya hanya sebesar Rp 6,6 milyar bukan Rp 450 milyar,” ujarnya Gedung Jayasabha, Denpasar, Kamis, 21 Oktober 2021.

Menurutnya, dalam penyaluran dana bansos KPM, Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten/Kota sifatnya hanya melaksanakan fungsi koordinasi dan fasilitasi.

Alur penyetoran data penerima bansos dimulai dari data keluarga kurang mampu yang diusulkan dari desa/kelurahan untuk diinput di desa masing-masing. Kemudian, lanjut ke Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) melalui aplikasi SIKS-NG. 

Data usulan akan direkapitulasi oleh Operator SIKS-NG yang ada di kabupaten/kota.

“Hasil rekapitulasi akan ditandatangani oleh kepala daerah dan diusulkan dimasukkan ke DTKS pusat,” ujarnya.

Selanjutnya dana bansos dari Kementerian Sosial disalurkan oleh Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), seperti BTN, BNI, BRI dan lainnya. Selanjutnya, dana bansos ini ditransfer ke rekening tabungan masyarakat penerima bansos.

Ia menambahkan, pihaknya telah menginventarisir sejumlah permasalahan yang mengakibatkan masih adanya dana bansos yang belum cair.

Persoalan itu antara lain, terblokirnya rekening karena ada penerima bantuan tidak menarik bantuan sampai batas waktu yang ditetapkan. Sehingga sistem akan secara otomatis memblokir rekening penerima.

“Dianggap tidak membutuhkan,” jelasnya.

Persoalan lainnya adalah, adanya kartu ganda dan penerima meninggal dunia. Selain itu, ada pula Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang belum terdistribusi, karena tidak ditemukan atau ada di luar kota, pindah alamat, salah nama dan tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima.

besaran dana bantuan sosial dari Kementerian Sosial untuk masyarakat Bali dari Januari sampai dengan Juni 202 sebesar Rp 474.101.575.000. Angka itu terdiri dari Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp 214.886.775.000 dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/ Bantuan Sosial Pangan (BSP) sebesar Rp 259.214.800.000.

Pada periode bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun 2021, telah direalisasikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebesar Rp 313,6 milyar.

Berikutnya pada Periode Juli sampai dengan September 2021, Bali mendapat anggaran sebesar Rp 160,5 milyar yang terdiri dari PKH sebesar Rp 73,9 milyar untuk 106.859 KPM dan telah terealisasi Rp 71,2 milyar.

“Untuk PKH, yang belum cair/belum realisasi Rp. 2,7 Milyar untuk 3.701 KPM,” sebutnya.

Pada periode ini, Bali juga memperoleh dana untuk BPNT sebesar Rp 86,6 milyar untuk 144.367 KPM dan telah terealisasi sebesar Rp 82,7 milyar untuk 125.009 KPM. Sementara, yang belum cair/belum terealisasi sebesar Rp 3,9 Milyar untuk 19.358 KPM.

Setelah dikalkulasi, kata Dewa Indra, total Bantuan Sosial yang sudah cair sampai saat ini mencapai Rp 467,5 milyar, terdiri dari realisasi periode Januari-Juni sebesar Rp 313,6 milyar dan terealisasi periode Juli-September sebesar Rp 153,9 milyar.

“Jadi, Bantuan Sosial yang belum terealisasi hanya sebesar Rp 6,6 Milyar yang terdiri dari program PKH untuk 3.701 KPM sebesar Rp. 2,7 Milyar, dan program BPNT untuk 19.358 KPM sebesar Rp 3,9 milyar,” rincinya. (*/Way)