Soal Audisi PB Djarum, Arist Merdeka: Pernyataan Menpora Kurang Arif

    


Arist Merdeka Sirait - foto: Istimewa

KORANJURI.COM – Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak Arist Merdeka Sirait menilai pernyataan Menpora Imam Nahrawi tentang tidak terlihat terpenuhinya unsur kegiatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindakan eksploitasi anak oleh Djarum Foundation, dianggap tidak arif dan bijaksana, melukai hak anak atas dampak bahaya tembakau terhadap kesehatan serta cacat dan bertentangan dengan hukum.

Menpora menyampaikan pernyataan resminya melalui surat Nomor : S.8.30.1/MENPORA/SET.BII/VIII/2019 yang ditujukan kepada KPAI tertanggal 30 Agustus 2019.

Dalam surat itu, Menpora menyimpulkan bahwa tidak terlihat terpenuhinya unsur kegiatan yang dapat dikualifikasi sebagai tindakan eksploitasi sebagaimana diatur dalam batang tubuh maupun dalam penjelasan ketentuan pasal 13 ayat (1) huruf d UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Padahal, menurut Arist, penyelenggaraan Audisi Beasiswa Bulutangkis yang dilaksanakan PB Djarum di beberapa kota, selama ini menggunakan brand image Djarum yang dipakai ribuan anak sebagai peserta audisi.

“Apakah ini tidak disebut sebagai pemanfaatan anak untuk mempromosikan dan memperkenalkan rokok kepada anak-anak dan bukankan ini sebagai iklan terselubung,” kata Arist dikonfirmasi Koranjuri.com melalui whatsapp, Rabu, 11 September 2019.

“Jadi, Menpora sangat terburu-buru menyatakan tidak memenuhi unsur eksploitatif dan meminta PB Djarum untuk meneruskan program pencarian bakat dan minat anak melalui kegiatan Audisi beasiswa Bulutangkis Djarum,” tambah Arist.

Dari surat tersebut, Arist juga mengkritisi pernyataan Menpora menyebutkan bahwa Djarum Foundation dengan CSR PT Djarum telah melaksanakan ketentuan pasal 27 huruf h dan huruf i serta pasal 28 huruf d dan pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2012, tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan dan menggunakan nama dengan merek dagang dan logo produk tembakau termasuk brand image produk tembakau dan tidak bertujuan untuk mempromosikan produk tembakau.

Dari pernyataan itu, Arist Merdeka menyayangkan sikap Menpora yang sesungguhnya patut dan wajib melindungi anak dari bahaya tembakau dan paparan asap rokok.

“Ironis memang, dalam polemik ini justru Menpora (dalam suratnya itu) membela kepentingan industri rokok dan gagal paham terhadap ketentuan UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak serta PP No. 109 Tahun 2012,” jelasnya.

Harapan Komnas Perlindungan Anak Negara dalam hal ini Menpora tidak boleh kalah dengan kepentingan industri rokok.

Komnas Perlindungan Anak, dikatakan Arist memberikan penghormatan, pemenuhan dan pembelaan serta perlindungan Anak di Indonesia.

Tugas dan fungsinya salah satunya yakni, menyuarakan suara anak Indonesia dalam mendapatkan perlindungan yang memadai, termasuk membebaskan anak dari segala ekdploitasi, penganiayaan, kekerasan, diskriminasi dan pelibatan anak dalam kegiatan yang mengandung unsur eksplotasi.

Kata Arist, pengembangan bakat dan minat anak sebagai hak anak yang diatur oleh Undang-undang tidak bisa dihilangkan dalam diri anak.

“Maka demikian, Komnas Anak sangat mendukung program pencarian bakat dan minat, tentu dengan syarat tidak melanggar hak anak dan ketentuan perundang-undangan serta peraturan pemerintah serta anak terbebas dari praktek eksploitasi dan sasaran dari iklan terselubung,” ujarnya.

“Sepanjang aturan itu dipatuhi, silakan jalan terus, Komnas Anak mendukungnya. Janganlah ‘tipu-tipu’,” tambahnya demikian. (*/Way)