Silmy Karim Jadi Dirjen Imigrasi, DPR: Jokowi Menabrak UU ASN

oleh
Foto: Istimewa

KORANJURI.COM – Anggota Komisi III DPR RI Wihadi Wiyanto mengaku kecewa dengan Presiden atas keputusan mengangkat Silmy Karim menjadi Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM.

Wihadi menyatakan, Presiden menabrak aturan dengan memilih non ASN mengisi posisi atau jabatan tinggi di lingkungan kementerian/lembaga yang sangat vital untuk pertahanan dan keamanan negara.

Menurut Wihadi, sesuai UU ASN pasal 106 ayat 2, poin 1 disebutkan, jabatan pejabat tinggi (JPT) dan jabatan pejabat tinggi (JPT) Madya tertentu dengan persetujuan Presiden melalui keputusan Presiden (Kepres) harus dilakukan secara terbuka dan kompetitif.

Ditambahkan, pada poin 2 dijelaskan, JPT dan JPT Madya tertentu sebagaimana dimaksud pada poin (1) dikecualikan untuk JPT utama dan JPT Madya di bidang rahasia negara, pertahanan, keamanan, pengelolaan aparatur negara, kesekretariatan negara, pengelolaan sumber daya alam dan bidang lain ditetapkan Presiden.

Karena itu, dari dua poin dalam pasal 106 ayat 2, kata Wihadi, imigrasi seharusnya masuk dalam kategori yang dikecualikan untuk tidak terbuka dan kompetitif karena menyangkut bidang rahasia negara.

Di dalam imigrasi, tambah Wihadi, terdapat penyidikan dan juga penegakan hukum. Sehingga ini masuk dalam bidang pertahanan dan keamanan. Dalam bidang imigrasi, kata Wihadi, harus dijabat oleh ASN bukan no ASN seperti saat ini .

“Lantas apa istimewanya Silmy di hadapan Jokowi, sehingga berani melanggar UU ASN,” ujar Wihadi.

“Kita semua tahu imigrasi ini adalah bidang yang sangat vital yang sesuai UU ASN harus dijabat oleh ASN dengan jenjang kepangkatan yg sudah ditentukan untuk mengisi jabatan Dirjen,” tambahnya.

Di sisi lain, Wihadi pun menyoroti sepak terjang Silmy kala menjabat Dirut Karakatau Steel. Menurutnya, masih ada masalah import baja yg saat ini kasusnya ditangani Kejagung.

“Semua pihak tahu, karena waktu memimpin Karakatau Steel (KS) juga tidak berprestasi malah ada masalah dengan import besi baja,” lanjut Legislator dapil Jatim IX ini.

Wihadi juga menilai soal janji usai dilantik yang lebih mementingkan mengejar buronan Harun Masiku ketimbang menertibkan TKA China yang bekerja menggunakan visa wisata.

“Kenapa dia prioritaskan Harun Masiku? Kenapa tidak dengan kasus-kasus TKA China. Apakah ini tanda-tanda kalau Silmy Karim sengaja di angkat jadi Dirjen Imigrasi untuk memuluskan para TKA China datang ke Indonesia,” kata Anggota Banggar DPR ini.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly melantik Silmy Karim menjadi Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi di Kantor Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Jakarta, Rabu (4/1/2023).

Terpilihnya Silmy Karim terpilih menjadi Dirjen Imigrasi menyisihkan para kandidat lainnya lewat seleksi terbuka yang digelar oleh Kemenkumham. Silmy menyingkirkan dua kandidat calon Dirjen Imigrasi Kemenkumham lainnya di tahap akhir. Keduanya adalah Lucky Agung Binarto dan Julexi Tambayong.

Silmy Karim adalah Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) yang mengikuti seleksi dari kategori non-PNS.

Selanjutnya, Lucky Agung Binarto adalah merupakan kader Kemenkumham dari Akademi Imigrasi yang juga merupakan Staf Ahli Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Bidang Ekonomi.

Sedangkan Julexi Tambayong adalah berlatar belakang militer yakni dari matra TNI AU yang merupakan Purnawirawan TNI AU yang terakhir menjabat Kabalitbang Kementerian Pertahanan. (*/Bob)

Baca Artikel Lain KORANJURI di GOOGLE NEWS

KORANJURI.com di Google News