Sikapi Lonjakan Kasus Covid-19 di Bali, PHDI, MDA dan FKUB Terbitkan SE Bersama

    


Unsur Parisadha Hindu Darma (PHDI) , Majelis Desa Adat (MDA) dan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Provinsi Bali merilis SE Bersama dalam menyikapi lonjakan kasus covid-19 di Bali, Senin, 14 September 2020 - foto: Istimewa

KORANJURI.COM – Kasus covid-19 melonjak secara nasional. Kesembuhan mengalami perlambatan, sedangkan fatalitas cenderung tinggi.

Gubernur Bali Wayan Koster mengungkapkan, kasus kematian terus meningkat tajam. Dalam kondisi seperti sekarang, pihaknya mendukung terkait Surat Edaran (SE) Bersama yang dikeluarkan oleh PHDI, MDA dan FKUB Provinsi Bali.

“Intinya, melakukan pembatasan kegiatan keagamaan seluruh masyarakat yang ada di Bali,” jelas Koster di Denpasar, Senin, 14 September 2020.

Surat Edaran (SE) Bersama yang dikeluarkan Majelis Desa Adat (MDA) dan Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Bali yakni, tentang Pembatasan Kegiatan Upacara Panca Yadnya dan Keramaian di Bali, dalam Situasi Gering Agung Covid-19.

Serta, SE Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Bali tentang Pengaturan Kegiatan Keagamaan di Bali dalam Situasi Pandemi Covid-19.

Koster mengatakan, obyek wisata di Bali bakal diberlakukan pembatasan kembali. Termasuk pusat keramaian. Karena, kata dia, kerumunan di pusat keramaian ternyata menjadi klaster baru.

“Semua fasilitas umum seperti lapangan di Renon, itu saya minta agar ditutup juga. Sedangkan untuk di pantai, kita kendalikan, batasi (jumlah pengunjung),” ujarnya.

Sedangkan untuk wisatawan domestik, lanjutnya, masih berlaku namun aktifitas dibatasi.

SE FKUB Provinsi Bali No; 42/IX/FKUB/2020 berisi tentang Pengaturan Kegiatan Keagamaan dan Keramaian. Ketua FKUB Provinsi Bali Ida Penglingsir Agung Putra Sukahet meminta kepada seluruh umat beragama di Bali, agar mentaati kebijakan pemerintah.

“Sedapat mungkin menunda upacara agama yang bersifat direncanakan. Atau, tetap dilaksanakan dengan melibatkan peserta terbatas, dengan mengikuti protokol kesehatan. Upacara atau prosesi agama sedapat mungkin dilakukan sehari. Sedangkan jika lebih harus tetap mengikuti protokol kesehatan,” kata Sukahet.

Selain itu, juga diterbitkan SE Bersama PHDI dan MDA Provinsi Bali No; 081/PHDI-Bali/2020 serta No; 007/MDA-Prov Bali/IX/2020, berisi tentang sejumlah pembatasan aktifitas di masyarakat.

Hal yang diatur dalam SE bersama itu antara lain, upacara pawiwahan atau pernikahan yang tidak dapat ditunda. Maka, Ketua PHDI Bali Prof. Dr. Drs. I Gusti Ngurah Sudiana, M.Si., mengatakan, pelaksanaannya mengikuti ketentuan sebagai berikut:

Dihadiri hanya oleh kedua pihak keluarga inti dan saksi-saksi. Upakara paling inti berupa pabyokaonan, tataban, nunas tirta Tri Kahyangan Desa Adat, dan tirta merajan dari sulinggih, dilaksanakan dengan peserta yang sangat terbatas.

“Serta tidak menggelar resepsi sampai pandemi Covid-19 dinyatakan aman oleh pejabat berwenang,” jelas Ngurah Sudiana. (Way)