Sidang Harijanto Karjadi: Kreditur Lain Ungkap Fakta, PT GWP Ingkar Janji Soal Hutang

    


Direktur Gaston Investemen Limited (GIL), Tirta Mahendra Dwi Putra hadir sebagai saksi dalam sidang kasus dugaan pemalsuan akta otentik dan penggelapan dengan terdakwa Bos Hotel Kuta Paradiso Harijanto Karjadi di PN Denpasar, Selasa, 17 Desember 2019 - foto: Koranjuri.com

KORANJURI.COM – Direktur Gaston Investemen Limited (GIL), Tirta Mahendra Dwi Putra hadir sebagai saksi dalam sidang kasus dugaan pemalsuan akta otentik dan penggelapan dengan terdakwa Bos Hotel Kuta Paradiso Harijanto Karjadi di PN Denpasar, Selasa, 17 Desember 2019.

Di hadapan persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Soebandi dan JPU dipimpin Ketut Sujaya, keterangan Tirta cukup memberatkan posisi Harjanto Karjadi sebagai pihak yang ingkar janji dalam pembayaran cessie senilai US$20 juta.

Harijanto Karjadi selaku Direktur Utama PT Geria Wijaya Prestige (GWP) tidak bisa memenuhi kewajibannya selaku debitur, dan mengalihkan saham ke pihak lain tanpa sepengetahuan kreditur.

“Kami selaku kreditur sama sekali tidak diberitahu jika terdakwa telah mengalihkan saham ke pihak lain. Kami sudah menempuh jalur hukum dan dinyatakan menang dan telah incraht sampai tingkat PK,” kata Tirta di PN Denpasar, Selasa, 17 Desember 2019.

Dalam sidang pemeriksaan saksi itu, Kuasa Hukum GIL Kores Tambuan ikut mendampingi kliennya. Kores menegaskan sampai dengan batas waktu yang ditentukan, PT GWP tidak pernah membayar utang.

Juga tidak ada niat baik untuk memenuhi berbagai kewajibannya, justru malah melakukan tindakan melawan hukum dengan mengalihkan ke pihak lain, saham yang masih dalam proses piutang. Hal itu dilakukan tanpa sepengatuhan pihak kreditur. Untuk itulah, pihak GIL melaporkan terdakwa.

Sampai pada sidang Peninjauan Kembali (PK), GIL diputus menang.

“Kita sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, mulai dari keputusan Pengadilan Negeri hingga putusan PK. Namun kami mempertanyakan kenapa hingga saat ini belum ada eksekusi jaminan, sesuai putusan pengadilan. Jaminan itu diantaranya, saham, tanah dam bangunan Hotel Kuta Paradiso. Sampai sekarang sudah tidak ada lagi persoalan hukum, kecuali segera melakukan langkah eksekusi dari jaminan yang ada,” jelas Kores.

Selain dengan Gaston Investment Limited, PT GWP ternyata juga berperkara dengan Alfort Capital Limited (ACL). Usai sidang pada Selasa, 17 Desember 2019 di PN Denpasar, Kuasa Hukum ACL Sendi Sanjaya memberikan keterangan pers, pihaknya justru telah mendapatkan incraht sampai sidang PK II.

“Diatas itu sudah tidak ada upaya hukum lain. Tapi sampai sekarang belum dilakukan eksekusi terhadap aset-aset yang jadi jaminan. Etikanya, PT GWP tidak mau membayar, karena sejak tahun 1995 sampai sekarang seratus perak pun belum dibayar,” kata Sendi.

Selain berperkara dengan kreditur PT GIL dan ACL, bos Hotel Kuta Paradiso juga digugat oleh taipan Tomy Winata dalam perkara yang sama.

Pengalihan saham PT. GWP menurut Sendi, bertentangan dengan Akta Perjanjian Pemberian Kredit Nomor 8 tanggal 28 November 1995 yang dibuat oleh Notaris Hendra Karyadi, S.H.

“Pengalihan saham tersebut tidak pernah diberitahukan apalagi mendapatkan persetujuan dari kami sebagai salah satu kreditur,” jelas Sendi.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat PT ACL memenangkan perkara Nomor 27/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst. tanggal 18 Agustus 2011 jo dan memperoleh incraht atau berkekuatan hukum tetap.

Incraht juga ditetapkam melalui Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 187/PDT/2012/PT.DKI tanggal 17 Juli 2012 jo.

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1300 K/Pdt/2013 tanggal 19 Agustus 2013 jo.

Putusan Peninjauan Kembali Nomor 232 PK/Pdt/2014 tanggal 17 September 2014 jo.

Putusan Peninjauan Kembali Kedua Nomor 531 PK/Pdt/2015 tanggal 21 Maret 2016.

“Hal tersebut jelas tidak dibenarkan karena saham-saham PT. GWP yang awalnya dimiliki Harijanto Karjadi, Hermanto Karjadi dan Hartono Karjadi telah menjadi objek jaminan kredit kepada para kreditur yang salah satunya adalah kami,” ujarnya.

“Kami juga merasa lucu dengan keterangan Penasehat Hukum Harijanto Karjadi yang dikoordinir Petrus Bala Pattyona. Kami Alfort Capital Limited sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) sejak tahun 2013,” tambahnya.

Putusan itu, dikatakan Sendi, menyatakan PT. GWP diharuskan membayar utang kepada Alfort Capital Limited selaku salah satu kreditur yang sah.

“Tapi sampai saat ini PT. GWP masih belum juga membayar utangnya tersebut dan masih terus melakukan perlawanan hukum, seharusnya tidak dapat dilakukan lagi, terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap,” ungkapnya demikian.

Selain itu, Sendi juga menanggapi keterangan dari Kuasa Hukum PT. GWP yang lain yakni Boyamin Saiman yang meminta agar pihak-pihak menghormati putusan hakim.

“Bagaimana bisa kuasa hukum PT. GWP meminta pihak-pihak menghormati putusan hakim, sementara PT. GWP sendiri tidak mematuhi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang telah dimiliki oleh Alfort Capital Limited. Statement itu kontradiktif,” tambahnya.

Sendi meminta pihak pengadilan segera melakukan eksekusi tanah dan bangunan di Hotel Kuta Paradiso. Sebab itu merupakan salah satu obyek fisik yang dijadikan jaminan.

Alfort Capital Limited telah melakukan upaya untuk dapat melakukan lelang eksekusi namun dibatalkan pada hari H (tanggal 12 Juli 2018). Batalnya lelang eksekusi disebabkan belum terbitnya Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dari Kantor Pertanahan Badung.

Lelang eksekusi dilakukan terhadap objek jaminan kredit berupa tanah dan bangunan Hotel Kuta Paradiso sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 204/Desa Kuta, SHGB Nomor 205/Desa Kuta dan SHGB Nomor 207/Desa Kuta.

Sendi meminta kepada PT. GWP untuk segera melakukan kewajibannya membayar utang kepada para kreditur, terutama Alfort Capital Limited.

Nilai yang harus dibayar PT GWP kepada Alfort Capital Limited sebesar USD 20,389,661.26. (Way)