Setelah Lampaui Target Nasional, Bali Kejar Pelayanan Publik Zero Complain

    


Gubernur Bali Wayan Koster membuka Workshop dan Penandatangan Penguatan Unit Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik yang diinisiasi oleh Ombudsman RI Perwakilan Bali di Hotel Inna Bali Heritage, Denpasar pada Selasa, 30 Juli 2019 - foto: Istimewa

KORANJURI.COM – Provinsi Bali ditargetkan menjadi wilayah dengan pelayanan publik yang modern dan zero complain.

Menurut Koster pelayanan publik adalah hak dasar masyarakat yang memiliki dasar hukum dalam undang-undang. Kemudian, diatur dalam bentuk sejumlah regulasi sebagai payung hukumnya. 

“Saya sudah gariskan kepada jajaran di Pemprov Bali untuk memperbaiki pelayanan menuju zero complain. Semua (pelayanan publik) harus riil, penuh tanggung jawab, dan berjalan untuk mengayomi dan melayani masyarakat,” jelas Koster. 

Gubernur Bali menyampaikan hal itu saat membuka Workshop dan Penandatangan Penguatan Unit Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik yang diinisiasi oleh Ombudsman RI Perwakilan Bali di Hotel Inna Bali Heritage, Denpasar pada Selasa, 30 Juli 2019.

Bali dengan 9 kabupaten/Kota menurutnya, sangat mungkin dikelola dalam satu sistem terintegras.

“Kalau untuk menjalankan fungsi manajemen membangun Bali, kita bisa mengintegrasikan pola yang ada di Bali, membangun Bali secara terintegrasi dalam satu pola,” ujarnya.

“Saya merancang-rancang sistem pengaduan masayarakat yang bisa mengakomodasi komplain warga terhadap pelayanan yang dilaksanakan secara online jadi lebih modern,” tambahnya demikian.

Ketua DPD PDI Perjuangan Bali ini memberikan contoh terkait waktu yang dibutuhkan dalam proses perijinan yang belum seragam diantara Kabupaten/Kota.

“Ada yang lama, ada pula yang cepat. Ada yang gratis, ada pula yang tidak. Untuk itu kami sedang menyiapkan Pergub untuk standarisasi perizinan, semua kabupaten/kota di Bali akan punya standar teknis yang sama. Jadi kedepannya, jangan beda-beda praktiknya dan jangan dibiarkan terus-menerus seperti itu,” jelas Wayan Koster.

Gubernur asal Desa Sembiran, Buleleng itu, menekankan pelayanan publik harus bebas KKN.

“Sogok ini, sogok itu, kasihan masyarakat kita,” ujarnya.

Sementara, Wakil Ketua Ombudsman RI Lely Pelitasari Soebekty menyatakan dukungannya. Menurutnya, hal ini sesuai dengan tujuan utama Ombudsman.

“Karena pelayanan publik itu sangat vital. Dari lahir sampai kita mati, membutuhkan pelayanan publik yang baik dan prima,” jelasnya.

Lely juga memberikan apresiasi atas pencapaian Provinsi Bali dengan predikat cukup memuaskan dalam hal menanggapi keluhan publik.

Data Ombudsman menyebutkan, dari tahun 2014 sampai 28 Juni 2019, Provinsi Bali mendapatkan 965 laporan. Laporan itu mencakup keluhan pelayanan publik terkait persoalan tanah hingga laporan Kepolisian.

Dari angka itu yang ditindaklanjuti mencapai 918 laporan atau prosentase penyelesaiannya 95,13 persen. Menurut Lely, angka itu tertinggi kedua di Indonesia di bawah Provinsi Riau. 

“Responsifitas di Bali sudah sangat baik, kinerja perwakilan juga sangat baik. Target kami 90 persen, dan di Bali bisa melewati target kita,” jelas Lely. 

Kegiatan itu dihadiri oleh Perwakilan Kantor Sekretariat Presiden Marcelina Laurencia, Kepala Ombudsman Perwakilan Bali Umar Ibnu Alkhatab, Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra, Sekda Kota Denpasar Anak Agung Ngurah Rai Iswara, Sekda Tabanan I Gede Susila, Sekda Klungkung I Gede Putu Winastra, Sekda Gianyar I Made Gede Wisnu Wijaya, dan Sekda Buleleng Dewa Ketut Puspaka. (*)