Sempat Jadi Buron, Raja Denpasar Akhirnya Dipidana Badan 2,6 Tahun

    


Penangkapan Ida Tjokorda Ngurah Mayun Samirana di Bandara Ngurah Rai yang dipimpin langsung oleh Kepala Kejari Denpasar dibantu pengamanan dari Polresta Denpasar sebanyak 10 org beserta anggota Polsek KP3U Bandara Ngurah Rai. Terpidana langsung dibawa ke LP Kerobokan untuk dilakukan eksekusi pidana badan – foto: ist/Koranjuri.com

KORANJURI.COM – Kejaksaan Negeri Denpasar akhirnya berhasil mengeksekusi Raja Denpasar IX, Ida Tjokorda Ngurah Mayun Samirana atas kasus penipuan tanah senilai lebih dari Rp 7 milyar. Raja yang bergelar Ida Tjokorda Ngurah Jambe Pemecutan ini masuk dalam daftar DPO sejak 6 bulan lalu. DPO kasus penipuan dan penggelapan itu ditangkap tanpa perlawanan setelah turun dari pesawat Lion Air JT 034 dari Jakarta.

Kejaksaan Negeri Denpasar bersama tim dari Polresta Denpasar sudah berada di Bandara Internasional Ngurah Rai Bali, sejak pukul 06.00 wita tadi pagi. Upaya melakukan penyanggongan itu dilakukan setelah mendapatkan kabar bahwa yang bersangkutan bertolak dari Jakarta dengan penerbangan pagi.

“Kita berhasil membawa yang bersangkutan tanpa ada perlawanan dan langsung dibawa ke LP Kerobokan untuk dilakukan eksekusi pidana badan,” jelas Kasi Intel Kejaksaan Negeri Denpasar, Syahrir Sagir, Jumat, 20 Mei 2016.

Vonis 2,6 tahun kurungan penjara yang dijatuhkan kepada Ida Tjokorda Ngurah Mayun Samirana sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 1223/K/PID/2013 tgl 15 Januari 2014. Namun setelah itu, kata Syahrir, yang bersangkutan selalu mangkir. Bahkan, tim eksekutor Kejari Denpasar beberapa kali mendatangi Puri Satria untuk melakukan penjemputan. Hanya saja, yang bersangkutan selalu tidak ada di tempat.

“Sampai di LP Kerobokan pun situasi tetap aman tanpa ada gejolak,” tambahnya.

Kasus tersebut berawal ketika korban yang bernama Lely melaporkan adanya indikasi penipuan dan penggelapan uang jual beli tanah di kawasan jalan Badak Agung, Renon, Denpasar. Ida Tjokorda Ngurah Jambe Pemecutan berniat menjual tanah seluas 10 hektar dengan harga per are atau 100 meter persegi sebesar Rp 75 juta.

Uang muka sebesar Rp 15 milyar disepakati dalam tiga tahap pembayaran. Giliran akan melakukan pembayaran tahap kedua, Lely meminta ditunjukkan sertifikat asli. Namun Tjokorda Ngurah Mayun Samirana tidak bisa menunjukkan sertifikat tanah yang asli.

Dalam perjalanannya, Lely justru menerima surat pemblokiran tanah dari kerabat Puri Satria. Di dalam surat itu disebutkan tanah yang jadi obyek jual beli itu tidak boleh dipindahtangankan.
 
 
Way

Hits: 0