Sarasehan budaya Pelestarian Wukir Mahendra

    


Keterangan foto: komunitas pelestari lawu / foto: koranjuri

KORANJURI.COM- Puluhan komunitas pecinta alam dari Jawa Tengah dan Jawa Timur, Jumat siang (2/8) menggelar saresehan budaya bertajuk ‘ Pelestarian Wukir Mahendra ‘ di salah satu Pos relawan pendakian Cetha.

‘Sarasehan juga di hadiri oleh Dewan Pemerhati dan Pelestari Seni Budaya Bangsa Indonesia( DPPSBI ) selaku lembaga swada masyarakat pemerhati budaya. Forum Budaya Mataram selaku Yayasan pelestari kebudayaan, Perhutani, tokoh masyarakat, kepala desa, perwakilan otomotif dan pihak aparat kepolisian daerah setempat ‘ Terang Eko, ketua pelaksana sarasehan budaya.

Keterangan foto: BRM.Kusuma Putra, SH,M.H tengah menunjukan surat pendaftaran ke BPCB.

Keterangan foto: BRM.Kusuma Putra, SH,M.H tengah menunjukan surat pendaftaran ke BPCB.


Eko, sarasehan budaya di selenggarakan karena keresahan sejumlah pihak di dalam komunitas peduli Lawu, yang saat ini merasa prihatin atas kondisi Lawu yang kian hari kian rusak.

Kerusakan timbul bukan karena factor alam, tetapi ulah sejumlah oknum masyarakat yang mengatasnamakan komunitas otomotif yang di nilai oleh para pelestari lingkungan, berdampak pada kerusakan alam dan struktur cagar budaya yang ada di Gunung Lawu.

Belum lagi perambahan hutan dan lahan, serta ketidak jelasan rencana tata ruang wilayah di kawasan Lawu, semakin memperparah kondisi kerusakan alam Gunung Lawu saat ini.

Dalam sarasehan di paparkan oleh Ketua Umum DPPSBI yang juga anggota advokat dari Perhimpunan Advokat Indonesia ( PERADI ), BRM. Kusuma Putra, S.H, MH, terkait status gunung lawu saat ini yang tengah terdaftar di BPCB ( Balai Pelestari Cagar Budaya ) dalam proses pengajuan kawasan landskap cagar budaya.

Di daftarkanya Gunung Lawu sebagai lanskap cagar budaya, karena banyaknya situs candi candi kuna di gunung Lawu yang beberapa diantaranya sudah terdaftar secara resmi di BPCB, ataupun belum terdaftar secara resmi di BPCB.

Dari pengakuan masyarakat adat lereng lawu, di sekitar puncak lawu di tengarai terdapat lebih dari 30 titik yang di duga merupakan struktur bangunan sejarah masa silam.

‘ Sehingga atas amanat undang undang, Gunung lawu di perlakukan sama seperti halnya Cagar Budaya, karena tengah dalam proses pengkajian’ Tegas Kusuma dalam pemaparanya.

Di tambahkan, mengacu UU Nomor 11 tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, dengan menyandang status yang sama seperti Cagar Budaya, maka pihak pihak yang melakukan kegiatan di lanskap gunung lawu harus memiliki ijin dari dinas terkait, serta di larang melakukan kegiatan dalam bentuk apapun jika berdampak pada kerusakan Cagar Budaya.

‘ Jika hal tersebut di langgar maka sanksi hukumanya pidana penjara paling singkat 1tahun dan paling lama 5 tahun dan / atau denda paling sedikit Rp500.000.000 ( lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000 ( lima miliar rupiah), seperti dalam pasal 105 UU Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya’ Jelas BRM.Kusuma Putra, S.H, M.H

Dalam UU Cagar Budaya juga di tegaskan, setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalang halangi, atau menggagalkan upaya Pelestarian Cagar Budaya akan dikenakan sanksi pidana penjara paling lama lima tahun, dan /atau denda paling sedikit Rp10.000.000 dan paling banyak Rp 500.000.000.

Penerapan pasal pidana kerusakan lanskap Cagar Budaya tidak hanya dari Undang Undang Cagar Budaya, tetapi dari Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup akan semakin memperberat sanksi pidananya.

‘kerusakan hutan akibat kegiatan tanpa memiliki ijin lingkungan bisa dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling sedikit satu milyar. Pejabat pemberi ijin kegiatan tanpa di lengkapi ijin lingkungan sebagaimana di atur dalam Pasal 40 ayat 1 UUNomer 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga akan di jerat dengan sanksi pidana penjara dan denda ‘ Imbuh Kusuma menegaskan.

Sementara itu terkait dengan persoalan kebudayaan, Drs.Triharjono, pelestari seni dari Forum Budaya Mataram menyampaikan, kawasan Lawu tidak hanya layak menyandang gelar lanskap Cagar Budaya, tetapi juga kawasan hutan konservasi yang harus tetap di jaga dan di lindungi kelestarianya.

Sehingga penerapanya jika terjadi kerusakan tidak hanya melalui UU Tentang Cagar Budaya tetapi juga UU Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

‘ Karena apapun kondisi lawu akan berdampak pada lingkungkan hidup, baik ekonomi, sosial dan budaya’ Terang Drs. Tri Harjono.

Selama ini Lawu di anggap sacral dan di kenal sebagai salah satu pancer budaya spiritual Keraton Kasunanan Surakarta. Oleh karenanya pada setiap bulan tertentu Keraton Kasunanan Surakarta selalu menggelar tradisi adat sedekah bumi di gunung Lawu.

Kegiatan otomotif oknum komunitas yang saat ini di tengarai sudah sampai ke puncak Lawu, di khawarirkan oleh Forum Budaya Mataram, akan menggerus kearifan local yang selama ini di lestarikan Keraton dan masyarakat adat sekitar.

Masyarakat yang semula mendaki puncak dengan cara berjalan kaki sembari memanjatkan doa, mendekat diri kepada Tuhan melihat kebesaran penciptaanNya akan hilang. Tradisi ini bisa jadi kelak hanya akan jadi dongeng belaka, digantikan transportasi mesin jika ingin naik ke atas puncak Lawu.

Dampak perubahan peradaban budaya inilah yang di kuatirkan Forum Budaya Mataram, merusak kearifan local yang selama ini di pegang teguh oleh masyarakat adat gunung Lawu.

DPPSBI selaku lembaga pelestari, rencananya akan melayangkan surat resmi kepada dinas terkait atas ketidak tegasan pejabat dan pemangku wilayah menyoal kegiatan sejumlah oknum komunitas otomotif yang patut diduga menimbulkan dampak kerusakan lingkungan dan perlindungan cagar budaya.

DPPSBI juga meminta Bupati Karanganyar agar segera mengeluarkan larangan segala bentuk kegiatan yang dapat berimbas pada kerusakan lanskap kawasan lawu.

Selain itu Kusuma juga mempertanyakan Tim Ahli Cagar Budaya ( TACAB ) bentukan Pemkab Karanganyar yang bersertifikasi serta memiliki kompetensi dari Kementerian terkait. Sehingga tim tersebut dapat memonitor berbagai persoalan terkait situs situs Cagar Budaya di Karanganyar.

‘ Karena seperti dalam amanat Undang Undang Cagar Budaya, setiap daerah wajib membuat Team Ahli Cagar Budaya ‘ Terangnya.

Dari hasil sarasehan terungkap masyarakat adat dan perhutani setempat menolak desa mereka di jadikan akses kegiatan otomotif yang berdampak dapat menimbulkan kerusakan alam Lawu. Dari pengakuan perwakilan Perhutani dalam sarasehan di ketahui, pihaknya tidak pernah memberikan ijin terkait kegiatan otomotif yang selama ini memicu polemik dengan para pelestari lingkungan.

Sebagai manusia kata BRM. Kusuma Putra, tidak sepantasnya manusia menyombongkan diri jika terjadi kebakaran hutan di Gunung Lawu, mereka merasa paling berjasa memutus rantai api, menyelamatkan hutan dari kebakaran. Padahal kerusakan alam tak lain di sebabkan karena factor keserakahan manusianya sendiri.

‘ Manusia bukanlah apa apanya di bandingkan dengan alam. Biarlah alam merenovasi dirinya sendiri jika terjadi kebakaran, biarlah hutan membangun wilayahnya sendiri. Tumbuh alami lestari di Wukir Mahendra ‘ Tutup Kusuma . ( Jk )