Sabu-sabu Milik Oknum ASN Pemkab Bangli Disimpan di Kantor Biro Hukum

    


Kasus sabu-sabu, oknum ASN Pemkab Bangli, bernama Nengah Muliarta alias INM alias Sangut itu, ditangkap ketika tengah melintas di Ir. Soekarno pada Senin (22/7/2019) sekitar pukul 19.00 Wita - foto: Istimewa

KORANJURI.COM – Aparatur Sipil Negara yang bertugas di Biro Hukum Pemkab Bangli tersandung kasus sabu-sabu. Pria bernama Nengah Muliarta alias INM alias Sangut itu, ditangkap ketika tengah melintas di Ir. Soekarno pada Senin (22/7/2019) sekitar pukul 19.00 Wita.

Kabag Ops Polres Bangli Kompol Ngakan Putu Anom mengatakan, saat ditangkap pelaku yang tinggal di Jalan Merdeka, Desa Kawan, Kabupaten Bangli itu, membawa 2 paket sabu-sabu. Masing-masing seberat 1,04 gram bruto atau 0,88 gram netto dan paket 1,06 gram bruto atau 0,90 gram netto.

“Informasi yang kita dapat menyebutkan ada seseorang yang diduga membawa narkoba menuju arah Bangli, tepatnya di jalan Ir. Soekarno,” jelas Kompol Ngakan Putu Anom Semadi didampingi oleh Kasat Res Narkoba Iptu I Gede Sudiarna Putra, bersama Kabubbag Humas Polres Bangli AKP Sulhadi, di Rupatama Polres Bangli, Kamis, 25 Juli 2019.

Penangkapan itu kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan di tempat kerja pelaku di kantor Biro Hukum Pemkab Bangli.

Di Ruang Arsip bagian Hukum Pemkab Bangli, polisi mengamankan sebuah timbangan elektrik, 1 bua bong, 3 buah korek api gas, sebuah gunting, 2 buah isolasi bening, 2 bendel plastik bening, 1 buah dompet warna merah, 1 buah kotak parfum dan tisu.

“Semua barang itu disimpan dilaci lemari arsip yang berada di kantor bagian Hukum Kantor Kabupaten Bangli,” jelas Ngakan Putu Anom Semadi.

Sementara, Kasat Narkoba Polres Bangli, Iptu I Gede Sudiarna Putra mengatakan, pelaku dijerat dengan pasal primer 114 ayat (1), UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Ancaman hukumannya 20 tahun dengan denda paling sedikit Rp 1 milyar dan paling banyak Rp 10 milyar.

“Pelaku juga melanggar pasal subsider 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jenis sabu-sabu dengan ancaman hukuman paling sedikit 4 tahun dan paling lama 12 tahun denda paling sedikit Rp 800 juta dan paling banyak Rp 8 milyar,” jelas Sudiarna Putra.(*)