Rencana Diresmikan Menpan-RB, 30 Instansi Bergabung di Mal Pelayanan Publik Purworejo

    


Mal Pelayanan Publik Kabupaten Purworejo - foto: Sujono/Koranjuri.com

KORANJURI.COM – Kabupaten Purworejo kini memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP), yang berada di lingkungan Setdakab Purworejo.

MPP merupakan tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan public atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan usaha Milik Daerah dan Swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah , terjangkau, aman dan nyaman.

Tujuan kehadiran Mal Pelayanan Publik, memberi kemudahan, kecepatan keterjangkauan kemanan dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan. Selain itu untuk meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di Indonesia.

“Prinsip yang dianut dalam Mal Pelayanan Publik yaitu keterpaduan, berdayaguna , koordinasi, akuntabilitas, aksebilitas dan kenyamanan,” jelas Agung Wibowo Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo, Rabu (28/9/2022).

MPP, kata Agung, MPP dikunjungi minimal 350 orang perhari. Dengan kepengurusan administrasi melalui MPP akan irit biaya dan tenaga. Kalau pun ada retribusi berada di sistem.

“Rencana, MPP akan diresmikan oleh Menpan RB pada Jum’at (07/10/2022),” ungkap Agung.

MPP, menurut Agung, memilki banyak keunggulan, diantaranya, lokasinya berada di pusat kota dengan akses transportasi yang mudah, kenyamanan dalam pelayanan

Dengan konsep bangunan gedung Mal Pelayanan Publik yang modern dan sarana prasarana yang memadai, akan memberikan kesan yang berbeda bagi masyarakat sehingga diharapkan dapat menjadikan tempat pelayanan publik yang nyaman, Integrasi urusan memberi kemudahan , kecepatan, keterjangkauan kemanan dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan.

“Dalam Mal Pelayanan Publik bergabung 30 instansi dengan rincian, 9 Instansi Vertikal 1, Instansi Provinsi, 11 OPD Kabupaten dan 9 BUMN dan BUMD,” ungkap Agung

Ketiga puluh instansi ini, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( DPMPTSP ) Kabupaten Purworejo, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ( Disdukcapil ) Kabupaten Purworejo, Badan Pengelola Keuangan dan Pengelola Aset Daerah ( BPKPAD ) Kabupaten Purworejo, Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan ( DINLHP ) Kabupaten Purworejo.

Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ( DPUPR ) Kabupaten Purworejo, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan ( DINPERKIMTAN ) Kabupaten Purworejo, Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo, Dinas Perindustrian , Transmigrasi dan Tenaga Kerja ( DINPERINTRANSNAKER ) Kabupaten Purworejo.

Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan ( DINKUKMP ) Kabupaten Purworejo, PDAM Tirtaperwitasari Purworejo, Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah ( UPPD ) Samsat Jateng, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Kantor Pertanahan, KPP Pratama Kebumen, Kantor Kemenag, Bank Jateng Cabang Purworejo,
Polres Purworejo.

Bank BRI KC Purworejo, Balai Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ( BP2M ) Provinsi Jawa Tengah, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo, Taspen KC Purwokerto, ASABRI, Pengadilan Negeri, Bagian Pengadaan Brang dan Jasa Setda Kabupaten Purworejo, Kejaksaan Negeri Purworejo, Kantor Pos Purworejo dan PDAU. (Jon)

Baca Artikel Lain KORANJURI di GOOGLE NEWS