Redam Disinformasi Corona, Layanan Hotline Satu Pintu via Diskes Purworejo

    


Ilustrasi

KORANJURI.COM – Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Purworejo, Rita Purnama mengingatkan, agar masyarakat jangan mudah percaya terhadap segala informasi terkait virus Covid-19.

Menurutnya, Pemkab Purworejo sudah memutuskan, bahwa semua informasi tentang Covid-19 dilakukan melalui satu pintu yakni Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo, dengan juru bicara dr Darus.

Hal ini untuk menanggapi, dengan beredarnya informasi di grup-grup WA mengenai nama dan alamat warga Kabupaten Purworejo yang masuk dalam kriteria ODP virus Corona (Covid-19).

“Hendaknya disikapi secara bijak. Sebab informasi tersebut bukan berasal dari sumber resmi yang memang diberi kewenangan untuk mempublikasikan, sehingga validitasnya tidak bisa dipertanggungjawabkan,” ujar Rita, Kamis (19/3/2020).

Jelas Rita, kriteria ODP masih jauh dari kriteria terkonfirmasi (positif) Covid-19. ODP (Orang Dalam Pemantauan) adalah warga yang baru saja pulang dari luar negeri atau daerah lain yang terjangkit virus covid-19, yang selanjutnya dilakukan kunjungan dan pemeriksaan kesehatan. Setelah itu masih ada kriteria PDP (Pasien Dalam Pengawasan), Suspect maupun Terkonfirmasi (positif).

“Sehingga informasi dari sumber lain, apalagi yang hanya melalui grup WA, sebaiknya tidak dipercaya begitu saja,” tandas Rita.

Di sisi lain, ungkap Rita, penyebutan by name by address berpotensi menimbulkan keresahan, kepanikan dan penilaian negatif terhadap yang bersangkutan.

Terlebih, Komisi Informasi Pusat telah mengingatkan publik untuk tidak menyebarluaskan identitas warga terkait virus covid-19. Identitas yang dimaksud mulai dari daftar anggota keluarga, profesi, hingga tempat kerja.

Pengungkapan identitas terkait virus covid-19 merupakan pelanggaran hak-hak pribadi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik.

Sesuai pasal 17 huruf h dan i, informasi pribadi dikecualikan bila terkait dengan riwayat, kondisi anggota keluarga, perawatan kesehatan fisik dan psikis seseorang.

“Pengungkapan identitas secara terbuka adalah pelanggaran hak-hak pribadi. Padahal informasi pribadi hanya bisa diungkap atas izin yang bersangkutan atau jika terkait pengisian jabatan publik,” pungkas Rita. (Jon)