Rakon PKK Tingkat Bali Menyongsong Rakernas 2020

    


Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali Putri Suastini Koster - foto: Koranjuri.com

KORANJURI.COM – Rapat Konsultasi (Rakon) PKK tingkat Provinsi Bali menampung masukan secara berjenjang dari tingkat bawah. Input dari bawah akan menjadi materi yang dibawa dalam Rakernas PKK 2020 di Jakarta.

Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali Putri Suastini Koster mengatakan, rencana kegiatan yang akan disusun dalam Rakon sekarang akan disinergikan dengan program pemerintah. Karena keduanya saling mendukung untuk mencapai 10 program pokok PKK.

“Organisasi PKK ini sifatnya linier dari atas ke bawah. Sehingga kegiatan tidak boleh berbeda dari 10 program pokok PKK dan selaras dari tingkat pusat sampai desa,” kata Putri Suastini Koster di Gedung Wiswa Sabha, kantor Gubenur Bali, Selasa 11 Februari 2020.

Program yang akan dibahas dalam Rakernas PKK tahun ini, dikatakan, menjadi program yang direalisasikan pada tahun 2021.

“Rakernas nanti untuk sinkronisasi program kegiatan dari bawah di tingkat desa sampai ke pusat. Ini yang perlu kita diskusikan dalam Rakon sekarang,” ujarnya.

Untuk membangkitkan gerakan PKK di Bali, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali, menyelaraskan kegiatannya dengan program pemerintah daerah. Nangun Sat Kerthi Loka Bali yang menjadi nafas pembangunan Bali era Wayan Koster-Cokorda Oka Artha Ardana Sukawati, jadi rujukan pengembangan kegiatan PKK.

Persoalan konkret yang ada di masyarakat saat ini adalah bagaimana mengelola sampah secara baik dan benar. Pemprov Bali telah payung hukum berupa Pergub tentang pengelolaan sampah berbasis sumber.

“Pengelolaan sampah dimulai dari keluarga sebagai unit terkecil. Sampah harus dikelola dulu dari sumbernya, sebab membuang sampah di tempat yang benar pun, sama halnya memindahkan sampah ke tempat lain, ini yang perlu dipahami,” kata Putri Koster.

Kegiatan Rakon PKK Provinsi Bali dibuka oleh Gubernur Bali Wayan Koster. Menurutnya, organisasi PKK harus diberdayakan secara maksimal sebagai mitra kerja pemerintah.

Koster kembali mengatakan, organisasi PKK dibentuk melalui perundangan yang kuat, terstruktur dan sistematis. Keberadaan PKK juga perlu disokong dengan anggaran agar program berjalan dengan baik.

“Kegiatan yang dilakukan PKK perlu didukung anggaran. Karena kita juga berkepentingan dengan gerakan PKK,” jelasnya.

“Saya kira ini forum PKK yang sangat bagus untuk menjalankan programnya PKK,” jelas Gubernur. (Way)