Raker Gabungan, Sekda Bali: Usulan Rapid Test Rp 150 Ribu Masuk Akal

    


Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace), Sekda Dewa Made Indra menghadiri rapat kerja gabungan di Ruang Rapat Gabungan, Gedung DPRD Provinsi Bali, Jumat (28/8/2020) - foto: Istimewa

KORANJURI.COM – DPRD Provinsi Bali menggelar rapat kerja gabungan dengan jajaran eksekutif di Ruang Rapat Gabungan, Gedung DPRD Provinsi Bali, Jumat (28/8/2020). Raker gabungan yang dipimpin Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama.

Dari eksekutif hadir Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace), Sekda Dewa Made Indra dan Pimpinan OPD di Lingkungan Pemprov Bali.

Tak banyak pertanyaan yang diajukan oleh Dewan Bali terkait agenda pembahasan tiga buah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda). Namun, legislatif lebih fokus kepada penanganan covid-19 yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Terutama terkait Pergub Nomor 46 Tahun 2020. Beleid itu mengatur tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan. Antara lain, mengatur tentang pengenaan sanksi bagi masyarakat yang tak mengenakan masker saat beraktifitas di ruang publik.

Pertanyaan itu, diantaranya disampaikan oleh Koordinator Pembahasan Ranperda Retribusi Jasa Umum Ida Gede Komang Kresna Budi. Ia mengusulkan penggratisan biaya rapid tes.

Meniru Provinsi NTB, ia mengusulkan rapid test dilakukan tanpa dipungut biaya atau gratis. Hal yang sama juga diungkap oleh anggota DPRD Bali Grace Anastasia Surya Widjaja. Ia melontarkan pertanyaan terkait landasan hukum keluarnya Pergub Bali Nomor 46 Tahun 2020.

Menjawab pertanyaan itu, Sekda Bali Dewa Made Indra mengatakan, saat ini pemerintah daerah tengah berupaya memaksimalkan daya tampung di tiap rumah sakit rujukan. Dewa Indra menyebut, saat ini hampir seluruh RS Pemerintah Kabupaten/Kota telah menjadi rujukan Covid-19.

Hanya saja, menurutnya, belakangan upaya penanganan pasien covid-19 menghadapi tantangan lebih berat. Karena pasien baru terkonfirmasi covid-19 telah menyentuh kelompok rentan.

Sehingga, masa rawatnya menjadi lebih panjang dan berpengaruh pada kapasitas rumah sakit. Untuk menjamin ketersediaan ruang isolasi, gugus tugas saat ini tengah menyiapkan kamar tambahan di RS Bali Mandara.

“Selain ketersediaan ruang perawatan, kapasitas uji SWAB juga ditingkatkan. Demikian juga sarana pendukung seperti ventilator yang sangat dibutuhkan pasien Covid-19. Hari ini kita memperoleh bantuan 4 buah ventilator dari Singapura dan diterima oleh Kadis Kesehatan,” kata Dewa Made Indra.

Sedangkan menyangkut besaran biaya rapid tes yang diatur dalam Ranperda Retribusi Jasa Umum, Dewa Indra menjelaskan, usulan tarif Rp 150 ribu masih masuk akal. Ia menambahkan, keberadaan payung hukum ini tidak semata-mata menjadi kebutuhan Provinsi, tapi juga akan menjadi rujukan bagi kabupaten/kota.

Ketentuan tarif ini perlu diatur karena saat ini pasokan alat rapid tes dari pusat sudah tidak ada lagi.

“Akan menjadi beban bagi daerah yang minim penghasilan jika digratiskan,” ujarnya.

Sedangkan, rapid test yang menjadi bagian gugus tugas tetap diberikan secara gratis. Rapid test mandiri yang dimaksud Dewa Indra adalah yang dimohonkan oleh masyarakat untuk kelengkapan syarat administrasi seperti perjalanan.

Saat ini, gugus tugas masih melakukan kajian terhadap syarat rapid test tersebut.

“Sesuai dengan apa yang disampaikan Kementerian Kesehatan, rapid tes bukan sarana untuk menegakkan diagnosis. Namun lebih pada upaya screening. Kami di gugus tugas sedang melakukan kajian,” tandasnya.

Menanggapi pertanyaan tentang dasar hukum keluarnya Pergub Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan. Ia menjelaskan, acuan dikeluarkannya Pergub ini adalah Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

Termasuk, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Daerah.

Menurut Dewa Indra, Pergub ini tak membutuhkan payung hukum berupa Perda. Karena hanya mengatur sanksi administrasi, bukan sanksi pidana. Uang yang terkumpul dari denda yang dikenakan kepada pelanggar Pergub nantinya akan masuk ke kas daerah.

Namun, sanksi denda ini tidak dikategorikan sebagai sumber pendapatan.

“Ingat, ini bukan temasuk sumber pendapatan tapi bertujuan mendisiplinkan. Akan lebih baik kalau kasnya kosong. Itu artinya tak ada yang kena denda dan menandakan masyarakat sudah disiplin,” jelasnya.

Dikatakan, Kabupaten/Kota telah merancang Peraturan Bupati/Walikota. Setelah melewati masa sosialisasi, penegakan hukum Pergub, Perbup dan Perwali akan dilakukan serentak pada 7 September 2020 mendatang. (Way/*)