Quo Vadis Hukuman Rehabilitasi

    


Foto: Istimewa

Oleh: Dr Anang Iskandar SIK SH MH

KORANJURI.COM – Sanksi pidana berupa hukuman rehabilitasi dalam Undang-Undang Narkotika kita, di tangan hakim menjadi sebuah ironi. Sebab, seakan digerus dan lenyap, diganti menjadi sanksi pidana berupa hukuman penjara.

Bagaimana tidak, dalam UU 35/2009, hakim diberi kewenangan bersifat wajib (baca pasal 127/2) memerhatikan program rehabilitasi bagi penyalah guna dalam keadaan ketergantungan narkotika/pecandu. Dalam memeriksa perkara pecandu, hakim juga diberi kewenangan ekstra dapat menjatuhkan sanksi pidana berupa rehabilitasi jika terbukti bersalah dan sanksi tindakan untuk menjalani rehabilitasi jika tidak terbukti bersalah (baca pasal 103/1).
Mengapa ada kewenangan ekstra? Karena secara eksplisit dan jelas dinyatakan bahwa tujuan dibuatnya UU Narkotika adalah agar penyalah guna dan pecandu dijamin untuk mendapatkan pengaturan berupa rehabilitasi (pasal 4/d). Dan, sanksi berupa hukuman rehabilitasi itu sama dengan hukuman penjara (pasal 103/2).

Sanksi rehabilitasi sebagai salah satu jenis sanksi dalam sistem hukum di Indonesia muncul sejak disahkannya UU No 8/1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol yang Mengubahnya. Sejak itu sanksi pidana rehabilitasi menjadi alternatif jenis sanksi yang berlaku khusus bagi penyalah guna dan pecandu. Kemudian berdasarkan UU 35/2009 tentang Narkotika, “sanksi rehabilitasi” secara eksplisit dinyatakan sama statusnya dengan “sanksi penjara” khusus bagi penyalah guna dalam keadaan ketergantungan atau pecandu.

Pengalaman kita berundang-undang narkotika dimulai sejak UU no 9 tahun 1976 yang kemudian diubah menjadi UU no 22 tahun 1997 tentang Narkotika. Lalu, terakhir, diganti dengan UU no 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang saat ini berlaku. Dalam ketiga undang-undang tersebut, sanksi rehabilitasi selalu eksis sebagai jenis sanksi pidana yang berlaku secara khusus bagi penyalah guna atau pecandu –yang notabene orang sakit adiksi kecanduan narkotika.

Kedudukan sanksi pidana berupa hukuman rehabilitasi derajatnya sama dengan sanksi pidana berupa hukuman penjara. Akan tetapi, ini khusus berlaku bagi penyalah guna dan pecandu, bukan pengedar. Masa menjalani rehabilitasi juga dihitung sebagai masa menjalani hukuman (pasal 103/2). Tempat rehabilitasinya adalah lembaga rehabilitasi dan rumah sakit yang ditunjuk menteri kesehatan yang tersebar di seluruh Indonesia (pasal 56, 57, PP 25/2011).

Hakim, dalam memutuskan sanksi pidana berupa hukuman rehabilitasi, dapat menunjuk lembaga rehabilitasi atau rumah sakit yang ditunjuk menteri kesehatan. Hukuman rehabnya dapat dilaksanakan melalui rawat inap maupun rawat jalan.

Sanksi berupa hukuman rehabilitasi ini jauh lebih bermanfaat apabila dibandingkan dengan sanksi pidana berupa hukuman penjara. Sebab, sanksi rehabilitasi berfungsi menyembuhkan penyakit adiksi/kecanduan yang diderita penyalah guna atau pecandu.

UU 35/2009 tentang Narkotika yang mengacu pada UU 8/1976 di atas, secara khusus mengintegrasikan pendekatan hukum dan pendekatan kesehatan. UU itu menyatakan bahwa rehabilitasi bermakna ganda. Makna pertama, rehabilitasi sebagai metode pengobatan agar sembuh dari sakit adiksi/kecanduan narkotika.

Rehabilitasi itu menjadi tupoksi Kemenkes. Pelaksananya adalah rumah sakit yang ditunjuk yang tersebar di seluruh Indonesia. Juga, lembaga rehabilitasi milik pemerintah dan masyarakat yang ditunjuk oleh menteri kesehatan. Sebagai kelanjutan rehabilitasi medis, dilakukan rehabilitasi sosial yang menjadi tugas pokok dan fungi Kementerian Sosial. Selain rehabilitasi di atas, pemerintah dan masyarakat dapat melakukan rehabilitasi dengan pendekatan keagamaan dan tradisional.

Makna kedua, rehabilitasi sebagai bentuk sanksi pidana berupa hukuman rehabilitasi yang berfungsi menyembuhkan penyalah guna atau pecandu yang bermasalah dengan hukum agar tidak mengonsumsi narkotika lagi.

Dalam undang undang narkotika kita, jelas bahwa penanganan penyalah guna atau pecandu dilaksanakan bertahap sesuai prioritas. Prioritas pertama, yang paling utama/premium adalah disembuhkan melalui rehabilitasi oleh keluarganya karena penyalahgunaan narkotika termasuk domestic crime.

Bagi keluarga yang mampu, dapat memilih tempat rehabilitasi yang tersedia dengan biaya ditanggung sendiri. Sedangkan bagi masyarakat lainnya, disembuhkan melalui program pemerintah yang disebut “wajib lapor” untuk sembuh. Apabila tidak melaporkan anaknya yang menjadi pecandu agar sembuh, justru orang tua/keluarganyalah yang diancam pidana kurungan selama 3 bulan.

Prioritas kedua, melalui penegakan hukum. Terhadap penyalah guna atau pecandu sebagai pelaku tindak pidana bersyarat, apabila prioritas. (*)