Puskhois IAIN, Urgensi Pilkada Serentak 2020 dalam Bingkai Demokrasi Konstitusi

    


Seminar nasional webinar yang di gelar IAIN Surakarta - foto: Istimewa

KORANJURI.COM – Mengingat urgensinya Pilkada Serentak 2020, Pukhois IAIN Surakarta menggelar seminar nasional bertajuk ‘Urgensi Pilkada Serentak 2020 dalam Bingkai Demokrasi Konstitusi’ yang digelar secara virtual.

Seminar menghadirkan tiga narasumber diantaranya, Z. Saifudin, S.H.,M.H selaku Direktur Institut Pemantau dan Pengawas Pemerintahan Daerah (IP3D) Lisma, M.H, Dosen Hukum Tata Negara IAIN Surakarta dan Suciyani, S.H.I., M.Sos, Dosen Hukum Pidana Islam IAIN Surakarta.

Dalam sambutannya, Direktur Pusat Studi Konstitusi dan Hukum Islam IAIN Surakarta, R. Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, S.H., M.H. menyampaikan pendapat Carl J. Friedrich, penulis buku ‘Constitutional Government and Democracy Theory and Practice in Europe and America’ yang mendefinisikan konstitusi dalam 5 konsep.

“Filosofis (Philosophical), Struktural (Structural), Legal (Legal), Dokumentarian (Documentarian), dan Prosedural (Procedural),” kata Direktur Puskhois mengutip buku karya Carl J. Friedrich.

Kelima konsep tersebut menjadi Fokus Utama PUSKOHIS IAIN Surakarta. Karena sesuai dengan visi dan misi PUSKOHIS yang akan selalu berkomitmen memberikan kontribusi bagi Bangsa dan Negara dalam persoalan Konstitusi dan Hukum Islam.

A.M Mustain Nasoha berharap Negara senantiasa berjalan pada jalur konstitusional serta menjunjung tinggi tegaknya HAM dan Demokrasi. Konstitusi adalah dasar dari tata hukum nasional, sehingga apapun yang berlaku di negara Indonesia haruslah sesuai jalur hukum yang berlaku di negara ini.

Dengan diskusi ilmiah problematika Pilkada Serentak 2020 di tengah masa pandemi ini, PUSKOHIS akan mampu merekomendasikan usulan solutif kepada Pemerintah baik Presiden, KPU, maupun lembaga lain yang berkepentingan dengan Pilkada Serentak di tengah masa pandemi.

Melalui Direktur Puskhois, Rektor IAIN Surakarta, Prof. Dr. KH. Mudhofir S. Ag, M.Pd. menyampaikan apresiasi atas terselenggranya acara tersebut. Harapannya, diskusi dapat berlanjut dengan tema tema yang lain sebagai bentuk sumbangsih pemikiran dan pendapat kepada bangsa dan negara Indonesia.

Z. Saifudin, S.H.,M.H. selaku Direktur IP3D mengungkapkan, tema yang diusung Puskohis sangat menarik dan terkini. Saifudin menyebut, tiga opsi usulan KPU yang akhirnya menyepakati tanggal 9 Desember Tahun 2020 untuk pelaksanaan Pemilukada, dinilai merupakan opsi paling realistis.

“Karena keputusan tersebut diambil dalam forum rapat bersama dengan DPR dan Pemerintah akhir maret 2020. Dengan tindak lanjut dikeluarkannya Perppu tanggal 4 Mei 2020. Anggaran dana yang disetujui sekitar Rp 2,6 trilyun,” jelas Saifudin

Dipaparkan Saifudin, tentang pertaruhan Konstitusi dalam Bab VI tentang Pemerintahan Daerah khususnya Pasal 18 ayat (4). Aturan UU Pemilukada, sampai aturan teknis PKPU Nomer 5, 6 dan 10,
selain memaparkan berbagai aturan PKPU, Direktur IP3D itu juga mengkritisi banyaknya persoalan dan dinamika politik sebelum proses penetapan calon tanggal 23 September 2020. Termasuk menyoal 25 daerah yang masih terdapat calon tunggal.

Ia menjelaskan tentang potensi kotak kosong yang menang atas calon tunggal, serta tarik ulur dukungan Parpol dan mahar politik yang sulit pembuktiannya. Saifudin juga menjelaskan terjadinya potensi gugatan hukum yang terbagi dalam tiga kategori yakni, sebelum penetapan, pasca kampanye dan setelah penetapan.

Solusi dan alternatif Pemilukada dapat berjalan lancar, Komisi II DPR dan Pemerintah diharapkan aktif menjalin komunikasi. Mengevaluasi KPU sebagai penyelenggara teknis. Mendorong agar ada koordinasi berkala dalam Forkompimda, termasuk di dalamnya para penegak hukum.

Terkait Keppres No.12 Tahun 2020 yang mengatakan bahwa Kepala Daerah sebagai Ketua Gugas Pandemi. Saifudin berharap, pemerintah pusat tidak terlalu mengintervensi, agar kepala daerah fokus dalam penanganan wabah pandemi.

Sebagai rekomendasi, Saifudin memberikan arahan agar Pilkada tetap berlanjut dengan catatan dan benang merahnya, termasuk pengetatan protokol kesehatan.

Alasan lain, demi untuk menjaga berlangsungnya roda pemerintahan daerah dalam kerangka good governance dan clean goverment serta kepastian hukum terjaga.
Dia juga mengingatkan agar tidak terjadi politik pecah belah. Idealnya mengedepankan proses demokrasi dengan menghilangkan sifat egosentris golongan atau kelompok pribadi saja.

Lisma, M.H. menyampaikan sejarah kali pertama pemilu dilaksanakan dan urgensi Pilkada Serentak 2020.

Indonesia pertama kali melakukan pemilu pada tahun 1955 untuk memilih anggota DPR dan DPRD yang diikuti oleh 118 partai politik, organisasi, golongan, dan perorangan. Era orde baru pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1999 untuk memilih anggota DPR dan DPRD.

Pemilihan wakil-wakil rakyat yakni presiden, gubernur, bupati dan walikota disebut dengan istilah demokrasi perwakilan. Era reformasi, pemilu dilaksanakan pada tahun 2004, 2008, dan 2014 untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, Provinsi, DPRD Kota/Kabupaten.”
Dosen Hukum Tata Negara IAIN Surakarta ini juga mengungkapkan beberapa potensi dampak yang dapat ditimbulkan apabila Pilkada tidak jadi dilangsungkan pada tahun ini.

“Dapat menyebabkan potensi konflik vertikal antara pemerintah daerah dan masyarakat, maupun konflik horizontal antara kelompok masyarakat pendukung pemerintah dan kelompok masyarakat oposan pemerintah di daerah. Tema konfliknya sudah tentu limitasi kepemimpinan yang tercantum dalam undang-undang dan suksesi kepemimpinan daerah di periode 2020-2024,” tutur Lisma.

“Kita tidak bisa menutup mata dengan adanya Pilkada Serentak 2020. Sebagai warga negara, kita harus ikut berpartisipasi meski banyak polemik,” tambahnya.

Dari sisi analisis hukum, Suciyani, S.H.I., M.Sos, Dosen Hukum Pidana Islam IAIN Surakarta menjelaskan, banyaknya masalah dalam Pilkada merupakan hal yang biasa muncul pada pelaksanaan pilkada. Namun menurutnya, masalah-masalah tersebut kerap menjadi masalah yang tidak terselesaikan, sehingga perlu pengawalan masyarakat dan aparat penegak hukum.

Berbagai kasus yang dilaporkan harus di sertai barang bukti agar dapat diproses oleh aparat penegak hukum.

“Setiap pilkada harus dilihat potensi-potensi pelanggarannya. Koordinasi Bawaslu, penegak hukum dan masyarakat sebagai pelapor sangat dibutuhkan. Pencegahan adanya potensi pelanggaran juga perlu dilakukan. Selama ini, yang dilakukan hanya penyelesaian masalahnya, tanpa pencegahan,” kata Suciani. (M.Yahya/JK)