Puluhan Warga Datangi BPN Gianyar Pertanyaan Sertifikat PKD

    


Puluhan warga Jero Kuta Pejeng saat mendatangi kantor BPN Gianyar, Rabu (22/7/2020) - foto: Catur/Koranjuri.com

KORANJURI.COM – Puluhan warga Desa Adat Jero Kuta Pejeng, Tampaksiring mendatangi Kantor BPN Gianyar, Rabu (22/7/2020) pagi. Perwakilan dari 70 Pekarangan adat ini mempertanyakan sertifikasi tanah pekarangan Desa (PKD) yang diterbitkan tanpa sosialisasi dan tebang pilih.

Bahkan warga menduga ada indikasi pemalsuan olah Prajuru adat dan telah dilaporkan ke Polres Gianyar.

Sekitar Pukul 10.00 Wita, satu persatu Krama Adat Jero Kuta berdatangan ke Kantor BPN. Meraka berasal dari Banjar Intaran, Banjar Pande, Banjar Puseh, Banjar Guliang, serta Krama Desa Adat Panglan.

Warga juga menilai sertifikasi tersebut tidak adil. Mengingat, lahan yang ditempati prajuru adat malah diajukan mendapatkan sertifikat sebagai tanah hak milik.

Usai menemui Petugas BPN, Putu Puspawati yang menjadi jubir warga mengaku, warga merasa dirugikan
Karena semua tanah yang mereka warisi dari leluhurnya dijadikan tanah PKD.

“Tanah PKD yang dimaksud ini juga tidak jelas batasnya. Karena kami tidak tahu dan tidak diberitahu dalam proses sertifikasi ini,” kata Puspawati yang juga seorang advokàt senior ini.

Tidak hanya itu pihaknya juga mengajukan pelaporan terkait dugaan adanya pemalsuan surat dalam proses sertifikasi ini. Laporan ini ditujukan kepada prajuru terkait dan selanjutnya prosesnya ada di kepolisian untuk menentukan posisi terlapor serta pengembangannya.

“Dari data-data yang kami dapatkan, kami yakin ada tindak pidana penipuan dalam proses sertifikasi ini,” ujarnya.

Lahan warga yang telah disertifikatkan itu ada seluas 8-9 hektar. Jumlah ini dipastikan bertambah. Mengingat, masih banyak yang belum mengetahui jika tanahnya dijadikan tanah PKD. (ning)