Produk Garam Tradisional Tersingkir, Benarkah Impor Garam Karena Akal-akalan Mafia?

    


Gubernur Bali Wayan Koster meninjau proses produksi petambak garam di Bali - foto: Istimewa

KORANJURI.COM – Gubernur Bali Wayan Koster blak-blakan soal garam lokal Bali yang sulit menembus retail moderen pasar nasional. Padahal, kata Koster, garam produk lokal Bali diserap oleh pasar luar negeri, terutama di negara Jepang, Korea dan Amerika.

Usut punya usut, Koster mengatakan, garam lokal terganjal Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1994 tentang garam beryodium. Kemudian, peraturan Menteri Perindustrian juga mewajibkan penggunaan garam beryodium.

“Kok, garam tradisional lokal Bali diminta oleh luar negeri dipakai oleh hotel bintang lima, lha kok pasar modern di sini enggak boleh dijual, gara-gara harus ada SNI,” kata Koster, Selasa (16/11/2021).

“Jadi SNI ke produk garam ini saya yakini akal-akalan mafia impor, ini akal-akalan mafia,” tambahnya.

Bukan hanya soal garam, Koster juga mengatakan, saat ini Bali sedang diserbu produk impor, seperti beras maupun minuman keras. Berbicara beras impor, Koster menyatakan jika Indonesia adalah negara agraris dan Bali, khususnya surplus beras.

“Kita sebagai negara agraris malah impor beras, kemudian Kita negara maritim juga impor garam,” kata Koster.

Anggota DPR RI tiga periode ini berharap, pemerintah dapat menekan laju impor garam ke Bali. Termasuk, mengoptimalkan pemasaran garam lokal di pasar moderen nasional. Ia juga gamblang menyebut telah meminta kepada Menkomarves, Mensesneg dan Menteri Perindustrian supaya merevisi Kepres 69 tahun 1994.

Bali juga telah memiliki regulasi daerah berupa Surat Edaran Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Produk Garam Tradisional Lokal Bali. Aturan itu diharapkan jadi pengungkit ekonomi petani garam yang tersebar di pesisir Pulau Dewata.

Seperti diketahui, sentra produksi garam tradisional lokal Bali tersebar di wilayah Amed, Karangasem, Gumbrih, Jembrana, Kusamba, Klungkung, Pejarakan, Buleleng dan Desa Pemuteran, Buleleng. (Way)