Prajurit Pengemudi Rantis Buat SIM TNI Khusus

    


Kodam IX/Udayana melaksanakan Gelar Operasi Penegakan Ketertiban dan Yustisi di lapangan Puputan I Gusti Ngurah Made Agung, mengusung tema 'Dengan Operasi Gaktib dan Yustisi 2018, Polisi Militer Berkomitmen Meningkatkan Disiplin, Ketaatan Hukum, Dedikasi Dan Loyalitas Prajurit, Dalam Rangka Menjaga Netralitas Untuk Mendukung Tugas Pokok TNI' - foto: Istimewa

KORANJURI.COM – Personil TNI AD dan PNS TNI di Kodam IX/Udayana secara kolektif melakukan pembuatan SIM Umum dan SIM TNI secara gratis. SIM TNI yang diadakan sekarang adalah SIM TNI 82 khusus untuk pengemudi kendaraan taktis (Rantis) milik satuan Kikavser Dam IX/Udayana dan Yonif Mekanis 741/Garuda.

Pelayanan pembuatan SIM tersebut terkait dengan Gelar Operasi Penegakan Ketertiban dan Yustisi 2018 yang diikuti prajurit TNI Darat, Laut, Udara, Polda Bali, dan PNS TNI Garnizun Denpasar. Untuk pembuatan SIM Umum dilayani oleh Polresta Denpasar.

Kasdam IX/Udayana, Brigjen TNI Stephanus Tri Mulyono mengatakan, Militer TNI mempunyai wewenang tugas dan fungsi tentang penyelenggaraan SIM TNI. SIM Khusus itu dikeluarkan untuk pengendara kendaraan yang mempunyai register TNI.
“Kendaraan yang dikemudikan atau dikendarai oleh anggota TNI aktif dan memenuhi persyaratan yang berlaku,” jelas Brigjen TNI Stephanus Tri Mulyono usai melaksanakan Gelar Operasi Penegakan Ketertiban dan Yustisi di lapangan Puputan I Gusti Ngurah Made Agung, Senin, 5 Februari 2018.

Operasi Gaktib dan Yustisi diawali dengan upacara dari seluruh jajaran TNI/Polri dan perwakilan dari lembaga terkait. Membacakan amanat Panglima TNI, Kasdam IX/Udayana, Brigjen TNI Stephanus Tri Mulyono menyatakan, titik berat Operasi Gaktib dan Yustisi, diarahkan sebagai peningkatkan profesionalitas petugas dan subjek hukum melalui upaya edukasi.

“Esensi operasi ini merupakan lanjutan dari upaya pencegahan dan penyelesaian pelanggaran hukum bagi prajurit TNI dan pegawai Negeri Sipil,” jelas Kasdam IX/Udayana.

Dilanjutkan, upaya penegakan hukum dan disiplin prajurit, menempati posisi yang sangat penting dan memberi dampak positif sebagai keteguhan dan sikap serta prilaku prajurit. Keberhasilan operasi juga dibutuhkan persamaan persepsi antara prajurit Polisi Militer dengan aparat penegak hukum lainnya, khususnya Propam atau Provos.

“Operasi di lapangan untuk menciptakan sinergitas dan soliditas dalam mencegah terjadinya gesekan antara Prajurit TNI, Polri dan masyarakat yang dapat menurunkan citra TNI,” ujar Brigjen TNI Stephanus Tri Mulyono. (Way)