Pidato Tahun Pertama Gubernur Bali, Kembali Singgung Legalitas Arak Bali

    


Gubernur Bali Wayan Koster - foto: Istimewa

KORANJURI.COM – Dalam pidato satu tahun Gubenur Bali di Gedung Ksirarnawa, Taman Budaya Denpasar, Kamis (5/9/2019), Wayan Koster kembali menyinggung soal legalitas Arak Bali.

Selama ini menurutnya, Peraturan Presiden memasukkan minuman beralkohol lokal atau Arak dalam daftar negatif. Karena itu, dirinya menyatakan, meminta kepada Kementerian Perindusterian dan Perdagangan untuk merevisi Perpres tersebut.

“Masak Arak dimasukkan ke negatif list, sementara, miras (luar) masuk dengan bebas ke Bali, ini sudah enggak bener, enggak adil dong kalau begitu, jadi harus diperbaiki,” kata Gubernur Wayan Koster, Kamis, 5 September 2019.

Koster mempertanyakan, kenapa Arak Bali yang semua bahan baku dan produksinya ada di Bali justru tidak bisa dimanfaatkan.

“Sudah disetujui oleh Kementerian Perindustrian, untuk merevisi Perpres. Tapi selagi menunggu Perpres, ada 5 perusahaan pengolahan Arak di Bali yang berijin, yang dimiliki oleh putra putri Bali, 2 di Karangasem, 1 di Buleleng, 2 di Tabanan dan 1 lagi di Bangli,” jelas Koster.

Dikatakan lagi, selama ini proses produksi perusahaan Arak Bali itu dibatasi oleh regulasi yang ada. Namun Koster menegaskan, pihaknya telah bertemu Dirjen dan memberikan kuota penambahan produksi.

“Saya sudah bertemu Dirjen, selagi menunggu revisi Perpres maka saya diberikan ruang untuk menambah proses produksi,” jelasnya demikian.

Legalitas Arak Bali itu menjadi bagian dalam program pemasaran dan pemanfaatan produk pertanian, perikanan dan industri lokal. Menurut Koster, dalam program sandang, pangan dan papan, pemerintah membuka celah kerjasa antara kelompok tani dengan hotel, restoran dan pasar swalayan sebagai konsumen produk pertanian lokal Bali.

Pengembangan industri lokal Arak Bali di Kabupaten Karangasem, Buleleng dan Tabanan, akan ditingkatkan melalui Pergub Nomer 99 Tahun 2018. (Way)