Pertemuan MSP Forum Nusa Dua Rumuskan Tiga Isu Pengelolaan Ruang Laut

oleh
Indonesia jadi negara pertama di Asia dalam penyelenggaraan Forum Perancangan Ruang Laut International, Marine Spatial Planning (MSP) yang berlangsung di Bali, 6-11 Oktober 2024 - foto: Koranjuri.com

KORANJURI.COM – Perubahan iklim jadi sorotan dalam pertemuan 6th International Marine Spatial Planning (MSP) Forum di Nusa Dua, Bali, 6-11 Oktober 2024. Dalam forum yang diikuti 51 negara itu, merumuskan tiga hal yakni, restorasi laut, pengembangan ekonomi biru dan perubahan iklim.

Head of National Marine Spatial Planning Division of MMAF Arief Widianto mengatakan, pertemuan itu menghasilkan rekomendasi tematik perlindungan dan restorasi laut terintegrasi dengan mekanisme kelembagaan.

Arief mengatakan pada isu perubahan iklim, ada risiko yang ditimbulkan serta pengaruhnya terhadap perencanaan ruang laut.

“Penataan ruang laut bisa digunakan dalam menghadapi tantangan, selanjutnya ada tindaklanjut kesepakatan,” kata Arief di Kabupaten Badung, Bali, Jumat, 11 Oktober 2024.

Indikasi kendala yang dihadapi dalam isu perubahan iklim itu, kata Arief, disebabkan oleh rendahnya pengetahuan stakeholder terkait dampak dan risiko dari perubahan iklim.

“Belum adanya panduan global dalam
mengintegrasikan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dalam perencanaan ruang laut, ini jadi indikasi kendala,” ujarnya.

Rekomendasi yang dimunculkan dari isu climate change adalah dengan meningkatkan literasi pemangku kepentingan dan sumber daya manusia yang ada.

“Panduan global itu harus segera tersusun yang terintegrasi dengan perencanaan ruang laut,” kata Arief.

Perlindungan dan pemulihan laut dapat membantu mencapai target perlindungan keanekaragaman hayati laut yakni mengalokasikan ruang laut untuk kawasan konservasi.

Dikatakan, dalam isu marine restoration teridentifikasi kendala untuk mewujudkan target tersebut antara lain aspek legalitas, kesiapan data, konflik antar stakeholder, dan tumpang-tindih antar peraturan.

Acting Director of Marine Spatial Planning of MMAF Suharyanto memaparkan kondisi ruang laut tidak sepenuhnya sama. Kondisi ruang maritim ada yang subur, tidak subur dan kurang subur.

“Dalam UU kelautan kita dalam mengelola ruang laut harus menerapkan prinsip blue economy,” kata Suharyanto.

“Tata ruang laut kita jadi instrumen penting untuk mewujudkan ekonomi biru melalui pengaturan pemanfaatan ruang laut secara efisien, adil, dan berkelanjutan,” kata Suharyanto.

Indonesia merupakan negara pertama di Asia yang dipercaya sebagai penyelenggara MSP forum. Pertemuan itu untuk menentukan komitmen dan mengidentifikasi persoalan penggunaan sumberdaya laut. (Way)

KORANJURI.com di Google News