Perijinan Habis, Kadis Kehutanan Bali: Helipad di Hutan Mangrove Bukan Kriteria Strategis

    


Kadis Kehutanan Provinsi Bali Made Gunaja - foto: Koranjuri.com

KORANJURI.COM – Helipad atau landasan untuk helikopter yang berlokasi di gerbang masuk tol Bali Mandara di Pelabuhan Benoa, untuk sementara belum mengantongi ijin perpanjangan. Kadis Kehutanan Provinsi Bali Made Gunaja mengatakan, pihaknya telah menerima pengajuan perpanjangan ijin dari PT Sayap Garuda Indah (PT SGI) pada Oktober tahun 2018 lalu.

Namun, dalam kajian Dinas Kehutanan Provinsi Bali, helipad yang berada di pesisir ada yang menggunakan kawasan hutan mangrove seluas 17 are.

“Karena ada areal hutan mangrove yang digunakan, maka harus ada ijin pemanfaatan. Hanya saja, tatacara kerjasamanya tidak sesuai dengan Permen LHK 44 Tahun 2017, penguatan kerjasama strategis yang tidak dapat dielakkan,” jelas Made Gunaja, Kamis (9/5/2019).

Dalam catatan Dinas Kehutanan Bali, helipad itu tidak masuk dalam kriteria strategis. Sehingga menurut Gunaja, permohonan perpanjangan ijin tidak dapat diproses. Kemudian pihaknya mengarahkan ke Jakarta.

“Per Oktober tahun 2018, kami sudah meminta CEO PT SGI untuk mengajukan ke Jakarta, dan sampai sekarang kami belum menerima kabar lagi terkait permohonan perpanjangan ijin itu,” ujarnya demikian.

Sebelumnya, kawasan yang digunakan untuk helipad itu dikelola oleh PT Pelindo III. Kemudian menurut Gunaja, areal itu pengelolaannya dikembalikan lagi kepada Dinas Kehutanan Provinsi Bali. Sementara, disitu ternyata telah terbangun sarana helipad yang sebagian mengenai kawasan hutan mangrove milik pemerintah.

“Entah kerjasamanya seperti apa, ketika itu (areal) dikembalikan ke kami, berarti harus ada perijinan pemanfaatan. Dalam kacamata kami, itu tidak masuk kriteria strategis. Kami juga masih menunggu arahan Dirjen apakah disetujui atau tidak perpanjangan ijinnya,” jelas Made Gunaja. (Way)