Pergub Sampah Plastik Langkah Tegas Pemerintah Selamatkan Lingkungan

    


Wayan Suadi Putra (tengah) - foto: Istimewa

KORANJURI.COM – Peraturan pelarangan tas plastik yang tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 97 Tahun 2018 dan juga Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 37 tahun 2018 merupakan ketegasan pemerintah dalam upaya pembatasan timbulan sampah plastik.

Penegasan tersebut disampaikan tokoh muda asal Sidakarya, I Wayan Suadi Putra, ST, di Denpasar, Jumat (4/1).

“Pergub dan Perwali ini yang kita tunggu-tunggu, karena menjadi salah satu langkah efektif dalam upaya penanganan sampah plastik dari hulu,” katanya.

Menurutnya, ketegasan pemerintah yang mengeluarkan peraturan tersebut, harus diterapkan dan segera dijalankan, baik itu dari tingkat camat dan desa/lurah, pengusaha, serta pemakai jasa kantong plastik, untuk menggunakan bahan ramah lingkungan sebagai pengganti plastik.

“Saya lihat dan rasakan langsung dampak setelah dikeluarkan Pergub/Perwali saat belanja di salah satu mini market. Mereka ternyata sudah tidak menyediakan kantong plastik, namun menggantikannya dengan kantong ramah lingkungan berbayar, Rp 5 ribu per kantong,” jelas anggota DPRD Kota Denpasar.

Hal tersebut, lanjut Suadi, menandakan bahwa para pengusaha sudah mulai sadar dan tunduk kepada Pergub/Perwali yang dikeluarkan pemerintah.

“Jadi dengan demikian, masyarakat yang berbelanja akan membawa kantong sendiri. Nah, ini secara tidak langsung akan mendidik dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak lagi menggunakan tas plastik/kantong kresek sekali pakai,” jelasnya.

Suadi berharap, pemerintah segera membentuk tim yang dipimpin langsung oleh Satuan Pol PP selaku pengawas Pergub maupun Perwali dengan melibatkan pihak keamanan desa/lurah, baik pecalang ataupun Linmas.

“Masyarakat juga saya harap ikut dilibatkan, mungkin semacam relawan anti plastik. Jadi relawan ini sebagai lini terdepan untuk mengkampanyekan, jika mau belanja, mereka wajib membawa tas atau kantong belanja sendiri,” ujar Suadi.

Sementara, terkait sanksi bagi yang melanggar peraturan tersebut, Suadi berpendapat, sebaiknya dilakukan uji coba minimal selama tiga bulan.

“Maksimal triwulanlah uji cobanya, setelah itu baru pertegas sanksinya sesuai dengan Pergub atau Perwali yang dikeluarkan ini,” ujarnya demikian. (*)