KORANJURI.COM – Untuk memastikan protokol kesehatan berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana, khususnya di industri maupun di objek-objek wisata, Dinas Pariwisata (Dispar) Provinsi Bali turun langsung ke lapangan untuk memonitoring penerapan tersebut.
Kepala Dispar Provinsi Bali, Putu Astawa mengungkapkan, pihaknya turun ke beberapa tempat, seperti, Legian, Kuta, Canggu, dan juga Tibubeneng untuk melihat langsung kesiapan protokol kesehatan.
“Jadi kami sesuai tugasnya, turun untuk memonitoring dan memastikan bahwa industri pariwisata telah menerapkan protokol kesehatan dengan baik,” ujarnya seusai mengikuti Diskusi Forum Komunikasi antar Media di Hotel Inna Grand Bali Beach, Sanur, Denpasar, Kamis (10/9/2020).
Terkait wisatawan domestik ke Bali, Astawa mengatakan bahwa kemungkinan masih ada yang takut naik pesawat karena khawatir terluar, sehingga memilih menempuh perjalanan melalui darat.
Alasan lainnya, kata Astawa, kebutuhan wisata bukan primer. Sehingga, kemungkinan wisatawan domestik memilih untuk meningkatkan perekonomian mereka terlebih dahulu sebelum melakukan perjalanan wisata.
“Sekarang baru 4-5 ribu wisatawan domestik yang datang. Kalau weekend itu bisa sampai lima ribu, sedangkan hari-hari biasa, kisaran 2.500 orang per hari. Jadi dari situ, analisis pakar pariwisata karena wisatawan khawatir terhadap keselamatannya dan juga dari sisi kebutuhan primernya yang didahulukan,” ujarnya.
Selama berada di Bali, destinasi wisata yang paling banyak dikunjungi diantaranya, pantai Pandawa yang mencapai 1.000 wisatawan per hari. Destinasi lainnya yakni, Kebun Raya, Bedugul, Kintamani, dan juga Tanah Lot.
Sementara terkait penerapan Pergub 46/2020 tentang penerapan protokol kesehatan, pihaknya telah turun bersama Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali untuk memonitoring.
“Ini harus kita jaga dan ketatkan,” imbuhnya.
Sedangkan terkait sertifikasi protokol kesehatan di industri pariwisata, Astawa mengungkapkan bahwa sudah ada 126 hotel berbintang tiga, empat dan lima yang telah mengantongi sertifikasi tersebut.
“Untuk Asita itu sudah 26, sedangkan kabupaten/kota, sudah ada ratusan diverifikasi,” jelasnya. (Way)
