Pentingnya Memahami Prosedur Sebelum Jadi Pekerja Migran

    


Suasana Sosialisasi Penyebarluasan Informasi Pasar Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja oleh Dinperinaker Kabupaten Purworejo di aula Kecamatan Gebang, Senin (16/3/2020) - foto: Sujono/Koranjuri.com

KORANJURI.COM – Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Dinperinaker) Kabupaten Purworejo, Senin (16/3), melakukan sosialisasi tentang Penyebarluasan Informasi Pasar Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja, di aula Kecamatan Gebang.

Sosialisasi ini diikuti sekitar 50 peserta, yang terdiri dari para kepala desa, BPD, ataupun tokoh masyarakat desa se kecamatan Gebang. Sebagai pemateri, Yanuar, Kepala Seksi Teknologi dan Informasi Keimigrasian, dari Kantor Imigrasi kelas II Wonosobo, yang menyampaikan materi tentang UU no 6 tahun 2011, tentang Keimigrasian. Juga Iptu Setyo Rahardjo, Kanit IV/PPA Polres Purworejo, yang menyampaikan materi tentang UU no 21 tahun 2017 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Dalam laporannya, ketua panitia kegiatan, Sutrimo menjelaskan, bahwa tujuan dari sosialisasi tersebut, diantaranya, memberikan penjelasan tentang prosedur penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara benar dan prosedural, sebagai upaya untuk memberikan perlindungan calon PMI/ PMI dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak sebelum bekerja, selama bekerja dan kepulangan PMI.

“Juga, agar informasi tentang prosedur penempatan Pekerja Migran Indonesia, tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan keimigrasian dapat sampai ke masyarakat,” ujar Sutrimo.

Kegiatan sosialisasi tersebut dibuka secara resmi oleh Kepala Dinperinaker Kabupaten Purworejo, yang diwakili oleh Slamet, selaku Kabid Nakertrans. Disampaikan oleh Slamet, bahwa perlindungan PMI perlu dilakukan secara terpadu antara instansi terkait, pihak Kecamatan, Desa dan peran serta masyarakat

“Dalam pasal 42 UU nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Desa juga memiliki tugas dan tanggung jawab,” kata Slamet.

Tugas itu, jelas Slamet, antara lain, menerima dan memberikan informasi permintaan pekerjaan dari dinas yang menyelengarakan ketenagakerjaan, melakukan verifikasi data dan pencatatan calon PMI, memfasiltasi kependudukan calon PMI, pemenuhan persyaratan adiministrasi, melakukan pemantauan keberangkatan dan kepulangan PMI, serta melakukan pemberdayaan kepada calon atau PMI dan keluarganya.

Dalam kesempatan tersebut, Yanuar, dari Kantor Imigrasi kelas II Wonosobo menjelaskan tentang persyaratan membuat paspor, kepada siapa PMI harus berkoordinasi dari awal keberangkatan dan melakukan kegiatan di luar negeri, hingga kembali ke Indonesia.

Menurut Yanuar, semua prosedur harus tetap dilaksanakan, supaya hak-hak dan kewajibannya jelas. Sehingga jika terjadi permasalahan, perwakilan di luar negeri cepat menanganinya.

“Dengan sosialisasi ini, kita berharap, masyarakat akan memahami apa yang menjadi prosedur dalam pembuatan paspor. Jika ingin menjadi PMI, tentunya harus melalui prosedur, supaya hak dan kewajibannya terlindungi,” kata Yanuar.

Setyo Rahardjo, dari Polres Purworejo menyampaikan, bahwa TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang), merupakan kejahatan serius dan bersifat transnasional, dan terorganisir secara rapi.

“Karena itulah, perlu keterpaduan antara beberapa instansi dan kerja sama antar beberapa negara,” ujar Setyo.

Setyo berharap, pada level paling bawah, pada proses keberangkatan PMI harus benar-benar sudah siap, dalam arti tidak ada pemalsuan dokumen, serta melalui penyalur yang legal.

“Karena jika melalui penyalur illegal, jika nanti timbul permasalahan, maka akan menjadi kendala, baik saat di luar negeri maupun pada saat pemulangannya,” terang Setyo. (Jon)