Pengamat Pendidikan: Rasio Kebutuhan Guru Tak Sesuai Jumlah Murid

    


Rektor IKIP PGRI Bali, Dr. I Made Suarta, SH., M.,Hum. - foto: Koranjuri.com

KORANJURI.COM– Pengamat Pendidikan yang juga Rektor IKIP PGRI Bali, Dr. I Made Suarta, SH., M.,Hum., menyebut, jumlah guru menjadi indikator penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Tuntutan itu sampai saat ini belum sesuai dengan rasio perbandingan antara jumlah guru dan murid.

Di satu sisi, menurut Made Suarta, pemerintah menginginkan peningkatan kualitas pendidikan. Namun harapan itu tidak dibarengi dengan penyediaan guru yang sesuai dengan rasio kebutuhan yang ada.

“Sehingga terjadi ketimpangan. Ironisnya lagi, di sekolah negeri yang dibiayai pemerintah justru masih banyak yang kekurangan guru,” kata Made Suarta di kantor Rektorat IKIP PGRI Bali, 24 November 2015.

Berdasarkan data Analytical and Capacity Development Partnership (ACDP), rasio perbandingan antara guru dan murid di Indonesia adalah yang terendah di dunia. Perekrutan guru tidak sesuai dengan jumlah pendaftaran murid di segala tingkat pendidikan.

Akibatnya, sekolah menggunakan caranya sendiri dengan merekrut guru honorer yang notabene hanya digaji sesuai jumlah jam mengajar. Kondisi itu, dijelaskan Suarta, justru semakin menciptakan gap atau ketimpangan dan persaingan tidak sehat antara guru tetap dan guru tidak tetap (GTT).

“Secara sosial kecemburuan bisa saja terjadi. Pemahaman saya terhadap GTT, dalam hal tanggungjawab kurang maksimal. Kenapa? Karena pemerintah tidak menggaji. Sementara, guru tetap dapat gaji dari pemerintah ditambah dengan insentif. Disini ada ketimpangan,” jelasnya.

Disisi lain, menurut Suarta, kondisi akan semakin parah jika pengelola sekolah tidak mengangkat guru honor. Fungsi rangkap tugas menurutnya sangat tidak efektif dan tidak sampai menyentuh kedalaman materi pengajaran.

Made Suarta juga mengkritisi, penerapan kebijakan pemerintah di lapangan juga kurang maksimal. Hal itu juga dibuktikan dengan aturan yang tidak membolehkan sekolah memungut biaya pendidikan.

“Ini masalah baru di dunia pendidikan nasional, Pemerintah mengabaikan kondisi itu di lapangan. Apalagi guru di pedesaan kesejahteraannya masih banyak yang tidak diperhatikan,” terang Suarta.

way