Pengamat: Mahasiswa Melihat Ada Kepentingan Bangsa yang Dilindas

    


Pengamat politik DR. Jon N. Palinggi - foto: Bob/Koranjuri.com

KORANJURI.COM – Pengamat politik DR. Jon N. Palinggi menegaskan, saatnya pemangku kepentingan, pemerintah dan DPR mendengarkan suara pemuda yang menyuarakan aspirasinya. Ia mencermati perkembangan aksi mahasiswa dan elemen masyarakat dalam menolak RUU KUHP dan UU KPK.

Menurut Jon N. Palinggi, unjuk rasa mahasiswa di gedung DPR RI dan di berbagai wilayah lain di Indonesia, adalah gerakan murni dalam menyampaikan aspirasi mereka terhadap persoalan bangsa.

“Banyak isu menyudutkan bahwa gerakan ini disusupi dan akan menjatuhkan presiden, itu omong kosong besar. Mahasiswa tidak berpikir ke arah sana, mahasiswa melihat ada kepentingan bangsa yang harus diamankan,” jelas Jon, Jumat, 27 September 2019.

“Pelantikan presiden periode kedua tidak akan pernah terganggu karena aksi demo. Pelantikan akan tetap berlangsung dengan baik,” tambahnya.

Baik pemerintah maupun fraksi-fraksi di DPR RI, menurut Jon, seharusnya memiliki pandangan yang sama untuk menunda pengesahan RKUHP. Mengingat, RKUHP masih perlu pendalaman untuk penyempurnaan sebelum resmi disahkan menjadi UU.

Penolakan terhadap RKUHP oleh mahasiswa dan elemen masyarakat itu, menurut Jon, menjadi sinyal yang harus diperhatikan oleh eksekutif dan legislatif.

“Jadi yang paling bijaksana adalah ditunda saja, untuk dibahas oleh DPR yang akan datang. Inibkarena tergopoh-gopohnya membuat UU banyak yang tumpang tindih,” ujarnya demikian.

“Tidak ada orang yang memberikan pendapat berlebihan tentang UU, karena itu kewenangan DPR dan Presiden. Jadi, kita serahkan sepenuhnya kepada DPR dan Presiden dan komponennya untuk membahas yang terbaik bagi bangsa,” tambahnya.

Namun, menurut Jon, sosialisasi kepada masyarakat tetap harus dilakukan untuk menyerap aspirasi dari bawah. Dengan sosialisasi, menurut Jon, akan menghapus kesan melindas aspirasi masyarakat. (Bob)