Pengadaan Xpander Masih Jadi Polemik, Perbekel Blahbatuh: Dasarnya Perbup

    


Perbekel Desa Blahbatuh, Gede Satya Kusuma, SH - foto: Istimewa

KORANJURI.COM – Bagi Hasil Pajak (BHP) Pemkab Gianyar yang disalurkan kepada Perbekel di Gianyar menuai polemik. Uang hasil dari pajak retribusi itu diwujudkan dengan pengadaan mobil Xpander Exceed A/T warna hitam untuk operasional di kantor Perbekel Gianyar. Ditambah, pengadaan motor PCX untuk ketua Badan Permusyawaratan Desa.

Polemik yang mencuat lantaran ada pertanyaan di masyarakat terkait program desa siaga dan ramah anak. Pengadaan mobil Xpander itu untuk 63 Desa di Kabupaten Gianyar.

Perbekel Desa Blahbatuh, Gede Satya Kusuma, SH dikonfirmasi mengatakan, pihaknya menjadi salah satu penerima mobil Xpander tersebut. Namun menurut Gede, mobil itu tidak digunakan oleh dirinya secara pribadi maupun sebagai mobil dinas.

“Kebutuhannya untuk operasional pemerintah desa, bukan untuk pribadi Perbekel. Saya jarang pake, kalau tidak untuk bawa bantuan masyarakat tidak pernah dipakai,” jelas Gede Satya di kantornya, Senin, 16 September 2019.

Gede Satya menambahkan, pengadaan mobil tersebut dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati No 141 Tahun 2018 tentang Pedoman Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa se-Kabupaten Gianyar Tahun 2019.

Kemudian, jelas Gede Satya, Perbup yang menjadi dasar itu dibicarakan melalui forum Musrenbangdes se-Desa Gianyar. Dalam forum itu, kata Gede Satya, disepakati Xpander untuk mobil operasional desa ditambah motor PCX untuk ketua Badan Permusyawaratan Desa.

“Itu sudah disepakati di forum termasuk motor PCX. Kalau disini (Blahbatuh) warga senang-senang saja ada armada operasional untuk kegiatan,” jelasnya demikian.

Polemik pengadaan mobil operasional itu, telah sampai pada laporan ke Polda Bali. Beberapa pihak juga telah dipanggil oleh pihak berwajib untuk memberikan klarifikasi. Namun, Gede Satya sendiri mengaku, dari perangkat Desa Blahbatuh tidak ada pemanggilan.

“Disini tidak ada, yang dipanggil untuk klarifikasi dari Desa Bona dan Bedulu. Sekarang ranahnya di kepolisian,” kata Gede Satya.

“Pengadaan ini pun, kami berani karena ada Perbup 141, wajib kami mengadakan itu dengan kebutuhan adalah untuk program desa siaga dan ramah anak,” tambahnya. (Way)