Peneliti Ekonomi: RUU Cipta Kerja Permudah UMKM Kembangkan Usaha

    


Kepala UKM Center Fakultas Ekonomi Bisnis UI, T. M. Zakir Mahmud, PhD. - foto: Istimewa

KORANJURI.COM – Kepala UKM Center Fakultas Ekonomi Bisnis UI, T. M. Zakir Mahmud, PhD. mengungkapkan, salah satu tujuan RUU Cipta Kerja yakni untuk merampungkan perizinan dan mempermudah pelaku usaha mengembangkan usahanya.

“Dalam RUU Cipta Kerja ada beberapa pasal yang mempermudah UMKM untuk mengembangkan usaha. Pasal-pasal tersebut banyak menyinggung mengenai institusional,” kata Zakir Mahmud dalam Webinar Manfaat RUU Cipta Kerja Untuk UMKM, Jumat (21/8/2020).

Saat ini, permasalahan yang dihadapi mayoritas UMKM adalah inovasi dan teknologi. Mengingat, perkembangan industri menggunakan teknologi berkembang cukup pesat. Sehingga, pemerintah perlu membangun infrastruktur teknologi untuk memudahkan UMKM.

Adanya pandemi Covid-19 dengan aturan pemerintah untuk membatasi kegiatan sosial, UMKM dinilai belum mampu menggunakan teknologi untuk mendukung usahanya. Hubungan UMKM dengan konsumen dan penyuplai masih terputus karena kondisi yang belum membaik.

“Pemerintah perlu memberikan terobosan khususnya untuk UMKM sebagai pondasi ekonomi di Indonesia. Seperti mempermudah perijinan, adanya pendampingan kepada pelaku usaha mikro yang mengalami kesulitan beradaptasi dengan iklim ekonomi saat ini,” sambung Zakir Mahmud.

Sementara itu, Wakil Presiden Industri Bank Mandiri, Dendi Ramdani, PhD. menilai, permasalahan ketenagakerjaan dilatarbelakangi oleh klaim investasi di Indonesia yang tertinggal dibandingkan negara tetangga.

Investasi asing sangat berpengaruh dalam mengentaskan kemiskinan. Namun terdapat beberapa masalah dalam iklim investasi dan ketenagakerjaan salah satunya insubordinasi.

“Berdasarkan kondisi tersebut, Indonesia membutuhkan Omnibus Law sebagai terobosan payung hukum untuk meningkatkan iklim investasi. Mengingat, persaingan investor asing sangat ketat, khususnya di wilayah Asia Tenggara,” kata Dendi.

Ditambahkan, RUU Cipta Kerja dibentuk untuk mendorong segala sektor baik pengusaha besar, menengah dan kecil. Masyarakat maupun pelaku usaha perlu mengawal peraturan tersebut agar dapat berdampak positif bagi iklim bisnis khususnya lebih menguntungkan pelaku UMKM. (Bob)