Pendayagunaan Teknologi Demi Menunjang Keterbukaan Informasi Publik di Era Revolusi Industri 4.0

    


dok: Sekretariat Wakil Presiden RI

Pendayagunaan Teknologi Demi Menunjang Keterbukaan Informasi Publik di Era Revolusi Industri 4.0 dengan Studi Kasus : Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) sebagai Lembaga Paling Informatif.

Nasya Salsabila Susilo, Riza Ristiani, Ridho Muhammad

Program Studi Ilmu Administrasi Niaga, IlmuAdministrasi Negara, Imu Administrasi Fiskal
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia

Abstrak

This article examines the Technology Assessment and Application Board (BPPT) as the most informative non-ministerial government agency. The purpose of this article is to find out what technological actions and advances are carried out by BPPT to realize institutional transparency. The data collection process is carried out by reviewing sources in the form of news articles, scientific studies, and other sources of information originating from the internet. The results of the analysis raised several themes discussed in this article namely regarding public information disclosure, the use of supporting technologies (in the form of big data, cloud computing, and artificial intelligence), as well as BPPT’s efforts to realize the transparency of its institutions. The study of the discussion can be useful as a reference to other government institutions as a trigger to continue to develop the transparency of the institution

Artikel ini mengkaji tentang Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) sebagai lembaga pemerintah non kementrian yang paling informatif. Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui tindakan dan kemajuan teknologi apa saja yang dilakukan oleh BPPT untuk mewujudkan transparansi lembaga. Proses pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan mengkaji sumber-sumber berupa artikel berita, kajian ilmiah, dan sumber informasi lainnya yang berasal dari internet. Hasil analisis memunculkan beberapa tema bahasan dalam artikel ini yaitu mengenai keterbukaan informasi publik, pemanfaatan teknologi yang menunjang (berupa big data, cloud computing, dan kecerdasan buatan), dan juga usaha-usaha BPPT untuk mewujudkan transparansi lembaga nya. Kajian mengenai pembahasan tersebut dapat berguna sebagai acuan kepada lembaga-lembaga pemerintahan lainnya sebagai pemicu untuk terus mengembangkan transparansi lembaga nya.

Keyword : BPPT, Public Information, Transparation.

Keterbukaan informasi publik merupakan aspek penting dalam penerapan demokrasi. Keterbukaan informasi publik menjadi bagian yang tak terpisahkan dari hak asasi manusia dan kebebasan. Di Indonesia, pengakuan atas akses memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia telah tercantum dengan jelas dalam konstitusi melalui beberapa peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, hal tersebut menjadi cerminan bahwa ha katas informasi menjadi aspek penting dalam menciptakan dan menumbuhkan demokrasi yang baik. Melalui keterbukaan informasi publik, pemerintah dapat menciptakan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik dan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik serta pengelolaan badan publik. Keterbukaan informasi publik juga menjadi salah satu indikator penting demi terwujudnya good governance yaitu tata kelola pemerintahan yang menjunjung tinggi nilai partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas.

Penerapan keterbukaan informasi publik sangat penting karena merupakan bagian penting dari penyelenggaraan pelayanan publik juga merupakan hak yang sangat penting dan strategis bagi warga negara untuk menuju akses terhadap hak-hak lainnya, karena bagaimana mungkin akan mendapatkan hak dan pelayanan lainnya dengan baik jika informasi yang diperoleh mengenai hak-hak tersebut tidaklah didapatkan secara tepat dan benar dan dalam sistem pemerintahan yang tertutup sangat rawan terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan. Informasi publik harus dipublikasikan kepada masyarakat karena apabila hanya dipublikasi kepada segelintir elit atau pemegang kekuasaan yang bersangkutan maka akan mendorong terjadinya pelanggaran seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Penyelenggaraan kekuasaan dalam negara demokrasi harus setiap saat dapat dipertanggungjawabkan kembali kepada masyarakat.

Secara umum berbagai lembaga publik di Indonesia sudah menerapkan keterbukaan informasi namun sebagai upaya untuk mendorong penerapan keterbukaan informasi publik pemerintah memberikan penghargaan terhadap lembaga publik yang paling informatif terhadap masyarakat. Pada 21 November 2019, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) berhasil menerima penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2019 dengan predikat Informatif untuk kategori Lembaga Negara / Lembaga Pemerintah Non Kementerian. BPPT sebagai lembaga pemerintah non departemen yang berada di bawah koordinasi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi memiliki tugas pokok yaitu melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui tugas pokok tersebut BPPT memiliki empat fungsi utama yaitu :

1. Pengkaji dan penyusun kebijakan nasional di bidang pengkajian dan penerapan teknologi
2. Koordinator kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas kebijakan nasional di bidang pengkajian dan penerapan teknologi
3. Pemantau, pembina dan penyedia layanan terhadap kegiatan instansi pemerintah dan swasta dibidang pengkajian dan penerapan teknologi dalam rangka inovasi, difusi, dan pengembangan kapasitas, serta alih teknologi.
4. Penyelenggara pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan persandian, perlengkapan dan rumah tangga.
Melalui penganugerahan tersebut BPPT akan berupaya optimal untuk terus mempertahankan predikat tersebut melalui pemanfaatan sistem teknologi digital di era revolusi 4.0. Selain itu, melalui penganugerahan tersebut BPPT berharap bisa menjadi pelopor bagi lembaga pemerintah lainnya yang masih berproses untuk mencapai tingkat informatif. Berkaitan dengan pemanfaatan sistem teknologi digital di Era Revolusi Industri 4.0, BPPT menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui Open Government dan Open Data serta melakukan pengembangan dalam teknologi Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan dan Cloud Computing sebagai usaha untuk mempertahankan serta meningkatkan nilai informatif. (*)

contents