Pemprov : Pergub Aksara Bali Tidak Bertabrakan dengan UU 24 Tahun 2009

    


Gubernur Bali I Wayan Koster bersama wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati meresmikan penggunaan aksara Bali di Kantor Pemprov Bali - foto: Koranjuri.com

KORANJURI.COM – Penggunaan aksara Bali sesuai Pergub 80 tahun 2018 dikatakan Kepala Biro Humas dan Protokol Sekda Provinsi Bali, AA. Ngurah Oka Sutha Diana, tidak berbenturan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta lagu Kebangsaan.

“Karena Undang-Undang ini mengatur penggunaan Bahasa, bukan mengatur penggunaan aksara,” jelas Ngurah Oka Sutha, Minggu, 1 Desember 2019.

Menurut Sutha, aksara Bali merupakan aksara yang masih hidup dan berfungsi sebagai media komunikasi, alih pengetahuan, ekspresi seni, dan dokumen kultural secara turun temurun. Selain itu, aksara Bali bukan sekadar huruf biasa, melainkan Aksara Suci yang dlmuliakan oleh masyarakat Bali.

Dijabarkan lagi oleh Ngurah Oka Sutha Diana, untuk memuliakan Aksara Bali maka, Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali serta Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali, menentukan posisi Aksara Bali dalam penulisan papan nama kantor, jalan, gedung, sarana pariwisata, dan fasilitas umum lainnya diatas nama yang ditulis dengan huruf latin.

“Penggunaan Aksara Bali merupakan bentuk penguatan identitas budaya daerah sebagai bagian utuh kekayaan budaya Nasional dalam kerangka ldeologi Pancasila, UUD RI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika,” tambahnya.

Pergub 80 Tahun 2018 menurutnya, juga telah memenuhi persyaratan dan proses penetapan produk hukum daerah, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

“Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 236 ayal (4), secara tegas memberikan kewenangan kepada Kepala Daerah dalam menyusun Peraturan Daerah yang memuat materi muatan lokal,” jelas Ngurah Oka Sutha.

Gubernur Bali Wayan Koster meresmikan penggunaan Aksara Bali secara serentak di seluruh Bali pada 6 Oktober 2018.

Ngurah Oka Sutha mengatakan, hal itu merupakan kesungguhan komitmen dalam memuliakan Aksara Bali. Pergub Nomer 80 Tahun 2018 itu juga mendapat sambutan positif dari seluruh lembaga pemerintah, lembaga pendidikan, lembaga swasta, dan masyarakat luas.

“Berdasarkan penjelasan tersebut, seluruh masyarakat Bali agar melaksanakan Peraturan Gubemur Bali Nomor 80 Tahun 2018 dengan baik, penuh semangat, dan penuh rasa bangga datam rangka mewujudkan Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali,” ujarnya demikian. (Way)