KORANJURI.COM – Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Ngakan Timur Antara mengatakan, fasilitas non fiskal akan dioptimalkan untuk menunjang terbukanya industri baru bernilai ekspor.
Non Fiskal, menurut Antara, mencakup penyelenggaraan pelatihan untuk memacu pengetahuan dan kapasitas pelaku industri nasional.
“BPPI Kemenperin melakukan kerja sama melalui MoU dengan Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia (PPEI),” jelas Antara di Jakarta, Senin (30/4/2018).
Ngakan menyebutkan, lokasi pertama yang dipilih dalam kegiatan lokakarya tersebut adalah Provinsi Bali, sebagai salah satu daerah yang berpotensi untuk mendongkrak nilai ekspor nasional.
“Apalagi, Bali memiliki jumlah industri dan produk yang bervariasi,” ujarnya.
Workshop perdana telah dilakukan selama tiga hari, 11-13 April 2018 di Kota Denpasar. Beberapa topik yang dicakup dalam lokakarya ini meliputi pengenalan bisnis ekspor, identifikasi potensi pasar ekspor, pengembangan produk ekspor, biaya dan harga untuk ekspor, sampai dengan latihan kalkulasi harga ekspor.
“Workshop pertama diikuti 30 pelaku industri di daerah provinsi Bali. Peserta merupakan pelaku industri dengan beragam produk, mulai dari kerajinan, perhiasan, fesyen, sepatu, dan pengolahan kayu,” jelas Ngakan.
Dengan munculnya eksportir baru, pemerintah akan memfasilitasi pembiayaan ekspor. Fasilitas itu, dijelaskan Ngakan Anyata, dapat dimanfaatkan oleh eksportir industri nasional dalam memasarkan produknya ke kawasan Afrika.
Pada tahun 2017, industri menyumbang sebesar 74,10 persen dalam struktur ekspor Indonesia dengan nilai mencapai USD 125,02 miliar, naik 13,14 persen dibanding 2016 sekitar USD 109,76 miliar.
Pada tahun 2014, neraca perdagangan produk industri mengalami defisit sebesar USD 4,81 miliar. Sedangkan, tahun 2017, neraca perdagangan mengalami perbaikan sehingga menjadi surplus di angka USD 2,87 miliar.(*)
