[Opini] Korupsi Sulit Diberantas Karena Gaji ASN Rendah

    


Djonggi Simorangkir - foto: Bob/Koranjuri.com

KORANJURI.COM Jangan berharap pemberantasan korupsi bakal paripurna sepanjang kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN) masih minim.

Penegasan ini disampaikan praktisi hukum dan pengamat sosial Dr. Djonggi Simorangkir, SH., MH., menyikapi seleksi calon pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Bahkan dengan lantang, Dr Djonggi yang juga dikenal sebagai ahli pidana ini mengatakan, selama gaji ASN dan penegak hukum masih rendah, akan sulit korupsi diberantas. karena antara gaji dengan kebutuhan hidup tidak sebanding.

“Kesejahteraan para penegak hukum, baik jaksa, hakim, dan kepolisian harus diperhatikan. Dengan kesejahteraan yang baik, maka bisa bekerja profesional,” kata Djonggi di kediamannya di Menteng, Jakarta, Senin, 15 Juli 2019.

Selain masalah gaji yang rendah dibanding beratnya beban kerja, menurut Jonggi, kesejahteraan lain yang juga harus diperhatikan adalah tempat tinggal, kendaraan maupun fasilitas-fasilitas lainnya.

“Kalau kesejahteraan belum dapat terpenuhi, maka mereka tidak akan bisa bekerja secara profesional,” tambah Djonggi.

Bagi Djonggi, tidak heran banyak penegak hukum yang melamar sebagai Capim KPK lantaran disparitas gaji yang demikian jauh.

“Kita lihat saja, banyak jaksa maupun polisi yang mendaftar menjadi komisioner KPK, karena di KPK gajinya besar makanya mereka melamar,” tandasnya.

Karena itu, dengan tegas Djonggi mengatakan, jangan hanya bilang Polisi, Jaksa dan Hakim tidak profesional dalam bekerja, tapi lebih karena gaji dan kesejahteraan yang minim.

Djonggi menyerukan agar gaji aparat penegak hukum dinaikkan dengan penyertaan konsekuensi, jika mereka bekerja tidak profesional, langsung dipecat.

“Pemerintah dan DPR harus bersama-sama untuk memperhatikan kesejahteraan ASN ini,” jelasnya.

Tidak itu saja, rumah dinas, mobil dinas para Jaksa dan Hakim, wajib diadakan. Karena setiap Jaksa dan Hakim wajib pindah tugas dari satu kota ke kota lainnya.

“Dan tidak mungkin juga
jaksa dan Hakim naik angkot,wah kalau ketemu para narapidana atau yang sedang berperkara dapat ancaman. Ini sangat berbahaya dari segi keamanan,” ujarnya. (Bob)