Moratorium Pembangunan Gedung Negara Berpotensi Jadi Ajang Konspirasi Jahat

    


BRM Kusumo Putra - foto: Media/Koranjuri.com

KORANJURI.COM – Sejak Presiden Jokowi menetapkan moratorium pembangunan gedung kantor negara, banyak program pembangunan (gedung) di daerah yang dipending sampai saat ini. Kebijakan moratorium dilandasi pemikiran bahwa anggaran bisa lebih diprioritaskan pada program-program yang berdampak langsung pada rakyat.

Ini karena pemerintah lebih menekankan APBN pada pembangunan infrastruktur dan program-program yang berdampak langsung pada masyarakat.

Misalnya pembangunan jalan, bendungan, jembatan, irigasi, jalur kereta api, pelabuhan, trotoar, taman kota, dan lain-lain. Alasannya, moratorium tersebut untuk menunjukkan komitmen pemerintah dalam menggerakkan reformasi birokrasi yang berorientasi pada hasil, dibandingkan dengan prosedural dan administratif.

Ketua LSM Lapaan RI, BRM Kusumo Putra mengatakan, dengan diberlakukannya kebijakan moratorium akan memicu hal-hal negatif. Hal-hal tersebut jika dibiarkan berkepanjangan akan menimbulkan dampak kesenjangan antara pengusaha (kontraktor) lokal dengan kontraktor pelaksana bangunan dari pusat (Jakarta).

“Kebijakan moratorium menurut saya merupakan hal yang sangat bodoh bagi kondisi pembangunan Indonesia saat ini,” jelas Kusumo saat ditemui di kantornya.

Dasar pemikirannya adalah, melihat kenyataan yang ada sekarang ini. Masih banyak gedung-gedung perkantoran terutama balai desa, serta kantor-kantor dinas yang masih belum layak. Terutama wilayah-wilayah di seluruh Indonesia. Mungkin moratorium tersebut hanya cocok untuk pembangunan di wilayah terpencil, seperti Papua atau Kalimantan yang memang masih memprioritaskan pembangunan infrastruktur fisik.

“Kalau di pulau Jawa, terutama di kota-kota, saya rasa kondisi infrastruktur masih sangat baik, sedangkan kondisi gedung-gedung negara untuk publik masih banyak yang kurang layak,” ujarnya.

Lebih jauh ia mengatakan bahwa hal tersebut akan memicu turunnya semangat konraktor daerah untuk membangun wilayahnya sendiri. Karena untuk bisa mengikuti tender proyek infrastruktur besar butuh syarat yang sangat berat.

“Misalnya mengantongi standart ISO 9000, standar pengolahan aspal, sertifikasi keahlian (spesifikasi khusus),” ujarnya.

Jika dibiarkan nanti para kontraktor lokal hanya akan jadi penonton saja. Akan terasa menyakitkan bagi mereka karena sebagai putra daerah mereka tidak bisa ikut ambil bagian bagi pembangunan daerahnya sendiri.

Imbasnya akan banyak terjadi pengangguran dalam skala nasional. Ini karena standar kontrak atau tender tersebut pasti akan dimenangkan oleh kontraktor besar saja. Bahkan bisa jadi akan dimonopoli oleh segelintir pemain-pemain besar dari Jakarta dan kota besar lainnya.

Lebih jauh lagi, nanti akan terjadi lagi korupsi di lingkungan tingkat atas karena hasil lelang akan didominasi oleh pemain pusat. Bahkan juga merembet ke dinas pemenangan tender (ULP/LPSE) setempat. Hasil akhirnya akan terjadi kesulitan monitoring karena koordinasi yang berjarak antara PU, daerah dan kontraktor pusat.

“Akan ada konspirasi jahat dalam bidang pembangunan infrastruktur,” ungkapnya.

Melihat kenyataan itu, menurut Kusumo, kebijakan moratorium bisa dipikirkan ulang. Lanjutnya, akan menjadi sangat berbahaya jika sudah terjadi kecemburuan sosial antara pengusaha daerah dengan pemain dari pusat.
 
 
Med

Hits: 1